Berita Mojokerto

Ada 607 Rumah Kos Bodong di Kota Mojokerto, Ini yang Akan Dilakukan Satpol PP dan Dinas Terkait

Fakta di lapangan rumah kos di Kota Mojokerto lebih banyak tidak ada penanggung jawab di rumah kos tersebut.

Ada 607 Rumah Kos Bodong di Kota Mojokerto, Ini yang Akan Dilakukan Satpol PP dan Dinas Terkait
surya.co.id/mohammad romadoni
Razia gabungan di sejumlah hotel dan kamar kos di Kota Mojokerto yang seringkali disalahgunakan sebagai tempat mesum. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Petugas Satpol PP bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menindak tegas terkait maraknya rumah kos ilegal yang tersebar di wilayah Mojokerto Kota.

Penertiban sekaligus penindakan rumah kos bodong alias tidak berizin ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kamar kos yang diduga seringkali disalahgunakan menjadi tempat mesum.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Hariana Dodik Murtono menjelaskan keberadaan rumah kos ilegal ini hampir merata di seluruh wilayah Mojokerto Kota.

Setidaknya ada 629 rumah kos di Kota Mojokerto. Mirisnya, dari jumlah rumah kos tersebut hanya 22 yang sudah berizin.

"Berarti masih ada 607 yang belum berizin yang tentunya melanggar Peraturan Daerah (Perda)," ujarnya, Jumat (21/2/2020).

Ia mengatakan fakta di lapangan rumah kos di Kota Mojokerto lebih banyak tidak ada penanggung jawab di rumah kos tersebut.

Padahal, keberadaan rumah kos ini sudah diatur sesuai Peraturan Wali Kota Mojokerto (Perwali) Nomor 13 Tahun 2015 terkait rumah kos.

Katanya, ada dua poin yang mengatur keberadaan rumah kos yakni rumah kos tidak boleh menjadi satu antara pria dan wanita dan harus dipisahkan.

"Yang kedua harus ada penanggung jawab di masing-masing rumah kos tersebut," ungkapnya.

Masih kata Dodik, dianjurkan ada tempat untuk menerima tamu di masing-masing rumah kos.
Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalagunaan rumah kos.

Pihaknya tidak segan menindak apabila ada tempat kos yang disalahgunakan menjadi tempat mesum termasuk sanksi tegas terhadap pemilik kos yang bersangkutan.

"Kemungkinan jika melanggar bisa jadi rumah kos tidak berizin ditutup dilarang beroperasi," tegasnya.

Ditambahkannya, banyak yang terjadi pelanggaran seperti ini karena itulah ke depannya akan bekerjasama dengan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Untuk penindakan akan dilakukan Dinas DPMPTSP dan Satpol PP terkait penertiban.

"Kami akan bekerjasama dengan pihak Kacamatan, Kelurahan dan RT/RW untuk bersinergi melakukan penyisiran rumah kos ilegal," tandasnya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved