Berita Jember

DPRD dan Pemkab Jember Saling Tunggu Pembahasan APBD 2020

Hingga kini Jember belum punya APBD 2020. Sayangnya, Pemkab Jember dan DPRD Jember pun malah saling menunggu.

DPRD dan Pemkab Jember Saling Tunggu Pembahasan APBD 2020
surya.co.id/sri wahyunik
Bupati Jember Faida memberi keterangan pers seusai pertemuan dengan Panitia Angket DPRD Jember, Senin (20/1/2020). 

SURYA.co.id | JEMBER - Dua unsur Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember ternyata saling menunggu untuk lanjutan pembahasan APBD Jember tahun 2020.

Pihak legislatif atau DPRD Jember menunggu kedatangan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan datang ke Jember untuk pendampingan pembahasan APBD. Sedangkan pihak eksekutif yang diwakili Bupati Jember menunggu surat undangan pembahasan APBD dari DPRD Jember.

"Kami sudah siap sejak lama membahas APBD. Kalau nota pengantar dan KUA-PPAS nya kan sudah disampaikan. Kami siap membahas dan menunggu undangan dari DPRD," ujar Bupati Jember Faida, Senin (17/2/2020).

Ketika dikonfirmasi perihal hasil pertemuan dengan Kemendagri pekan lalu, Faida menuturkan, jika pembahasan APBD tidak bisa berlanjut karena DPRD mempermasalahkan perihal KSOTK. "Kemendagri menegaskan alasan DPRD tidak mau membahas karena mempermasalahkan KSOTK," lanjut Faida.

Dia menegaskan, Perda tentang KSOTK masih mengacu kepada Perda tahun 2016. Menurutnya, rumah besar dari tatanan KSOTK di Jember tidak berubah.

"Perihal isi rumahnya melalui Perbup itu murni kewenangan eksekutif, tidak ada hubungannya dengan DPRD," imbuhnya.

Kemendagri, kata Faida, akan datang ke Jember untuk melakukan sosialisasi kepada Pemkab dan DPRD Jember terkait mekanisme pembahasan APBD. "Apalagi DPRD-nya ini kan DPRD baru," imbuh Faida.

Sembari menunggu kedatangan pihak Kemendagri, pihak Pemkab Jember menunggu undangan pembahasan APBD dari DPRD Jember. Faida menyebutkan, jika hingga Maret nanti, Kabupaten Jember masih belum memiliki APBD tahun 2020 maka dua unsur Pemda Jember (eksekutif dan legislatif) akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.

"Kalau sampai Maret tidak dibahas, akan ada sanksi," pungkas Faida.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang dikonfirmasi kembali terkait pembahasan APBD mengatakan pihaknya tetap menunggu kedatangan pihak Kemendagri. "Kami menunggu pihak Kemendagri yang akan datang langsung ke Jember untuk mengawal dan mengikuti pembahasan APBD Jember tahun 2020. Kami menunggu mereka," ujar Halim.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved