Berita Jember

Jember Satu-Satunya Daerah Tanpa APBD, Kemendagri Turun Tangan Fasilitasi Pembahasan APBD

Kabupaten Jember merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum memiliki APBD tahun 2020. Karenanya kemarin ada fasilitasi itu.

Jember Satu-Satunya Daerah Tanpa APBD, Kemendagri Turun Tangan Fasilitasi Pembahasan APBD
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
FOTO DOK - Pembahasan KUA PPAS RAPBd Jember tahun 2020 yang akhirnya ditunda 

SURYA.co.id | JEMBER - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan ke Jember secara khusus untuk memfasilitasi pembahasan Rancangan-APBD Jember tahun 2020. Pembahasan R-APBD ini melibatkan DPRD Jember (legislatif), Bupati Jember dan jajaran (eksekutif), dan Kemendagri.

Kedatangan Kemendagri khusus ke Jember untuk pembahasan R-APBD ini menjadi satu poin di antara beberapa poin hasil kesepakatan dalam pertemuan tiga pihak di Kantor Kemendagri di Jakarta pada Jumat (14/2/2020) lalu.

Akhir pekan lalu, pihak Kemendagri memfasilitasi pimpinan DPRD Jember dan Bupati Jember Faida terkait kelanjutan pembahasan R-APBD Jember tahun 2020.

"Kabupaten Jember merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum memiliki APBD tahun 2020. Karenanya kemarin ada fasilitasi itu. Salah satu kesepakatan, nantinya pihak Kemendagri akan datang secara khusus ke Jember untuk pembahasan APBD tahun 2020," ujar Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim ketika dikonfirmasi perihal hasil pertemuan itu oleh Surya, Minggu (16/2/2020).

Halim menegaskan, Kemendagri akan mengawal pembahasan APBD itu. Salah satu caranya, mengirimkan perwakilan dari Kemendagri untuk ikut pembahasan. Langkah ini untuk mempercepat pembahasan APBD Jember tahun 2020.

"Kami tidak tahu kapan waktunya, tetapi secepatnya pembahasan akan dilakukan. Kami di DPRD Jember berharap segera ada pembahasan bersama. Supaya APBD bisa dipakai secara keseluruhan jika pembahasan disepakati oleh pihak eksekutida dan legislatif," ujar Halim.

Pertemuan akhir pekan kemarin, merupakan pertemuan khusus untuk fasilitasi pembahasan APBD. Halim menuturkan, Kemendagri akan membantu penyelesaian persoalan pemerintahan di Jember satu per satu.

Kemendagri memberikan catatan atas tata pemerintahan di Kabupaten Jember, antara lain belum selesainya pembahasan APBD tahun 2020, dan penataan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di Pemkab Jember.

"Kemendagri akan menyelesaikan satu per satu, case by case. Saat ini yang didahulukan adalah perihal APBD," pungkas Halim.

Pertemuan untuk memfasilitasi pembahasan APBD Jember itu langsung dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, dan diikuti oleh beberapa orang Dirjen di Kemendagri. Dari Jember hadir empat orang pimpinan DPRD Jember yakni M Itqon Syauqi, Ahmad Halim, Agus Sopyan, dan Dedi Dwi Setiawan, serta Bupati Jember Faida.

Dalam surat panggilan yang dikirimkan Kemendagri tertulis, pertemuan itu tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain dan harus dihadiri oleh pimpinan dewan dan bupati.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved