Berita Tuban

Triliunan Rupiah Digelontorkan untuk Pembebasan Lahan di GGR Tuban, Ini Harga Tanah yang Ditetapkan

Untuk pembebasan lahan di kawasan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban, ada tambahan dana yang dibutuhkan lagi yaitu sekitar Rp 2 triliun.

Triliunan Rupiah Digelontorkan untuk Pembebasan Lahan di GGR Tuban, Ini Harga Tanah yang Ditetapkan
SURYA.co.id/M Sudarsono
Project Kordinator Grass Root Refinery, Kadek Ambarajaya (kanan). 

SURYA.co.id | TUBAN - Harga tanah di kawasan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) sudah ditetapkan belum lama ini. Lahan yang dibutuhkan untuk proyek strategis nasional Indonesia-Rusia itu seluas 821 hektare.

Rinciannya, lahan warga 384 hektare di Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu. Lahan KLHK 328 hektare dan lahan perhutani 109 hektare.

Disampaikan Project Kordinator GRR, Kadek Ambarajaya mengatakan harga tanah sudah diputuskan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Harga yang diputuskan yaitu Rp 675 ribu per meter, sebagaimana yang ditetapkan saat pencairan harga di Pendopo Kecamatan Jenu, Senin (10/2/2020) lalu.

"Harga tanah di area kilang Pertamina-Rosneft sudah ditetapkan, sudah ada warga yang mencairkan juga," ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Kadek menjelaskan, hingga kini sudah ada 124 bidang tanah yang dilepas oleh pemiliknya dari jumlah total 529 bidang.

Bidang tanah yang dilepas pemiliknya tersebut seluas sekitar 32 hektare dari jumlah pemilik 99 orang.

"Lahan yang sudah dilepas pemiliknya 124 bidang, sisanya 405 bidang belum. Pemiliknya juga masih banyak," ungkapnya.

Disinggung mengenai berapa biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk pembebasan lahan, Kadek enggan menjawab detail.

Namun dia menegaskan, harus menambah uang lagi untuk membayar sisa pembebasan lahan yang belum beres, sisa uang yang dibutuhkan yaitu senilai sekitar Rp 2 triliun.

"Untuk dana pembebasan saat ini saya belum bisa jawab, kalau untuk tambahan dana yang dibutuhkan lagi yaitu sekitar Rp 2 triliun," pungkasnya.

Sekadar diketahui, kilang yang digadang-gadang akan mengurangi impor minyak dalam negeri diperkirakan beroperasi pada 2026.

Saat ini, jumlah kebutuhan BBM nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Rinciannya, 60 persen mampu dicukupi sendiri, sedangkan sisanya didapat dari impor.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved