Berita Lamongan

Ingin Jadi CPNS, GTT dan PTT di Lamongan Wadul ke DPRD

Puluhan GTT dan PTT di Kabupaten Lamongan wadul ke DPRD Lamongan karena berharap bisa mendapat kesempatan menjadi CPNS.

Ingin Jadi CPNS, GTT dan PTT di Lamongan Wadul ke DPRD
surabaya.tribunnews.com/hanif manshuri
Para GTT dan PTT di kabupaten Lamongan saat mendatangi kantor DPRD Lamongan. 

SURYA.co.id l LAMONGAN - Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lamongan Jawa Timur mengadukan nasibnya ke wakil rakyat di Gedung DPRD Lamongan, Jumat (14/2/2020).

Para guru ini memperjuangkan nasib agar bisa mengikuti CPNS.

"Kami ingin pemerintah memperhatikan nasib para guru GTT, " kata Anis Nurul Hudayati perwakilan guru GTT asal Windu Karangbinangun di depan wakil rakyat.

Banyak guru GTT dan PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi masih belum memperoleh kesempatan untuk menjadi CPNS.

Anggota Komisi D, Imam Fadeli mengaku memahami betul apa yang menjadi kegelisahan para guru GTT.

"Semua kuncinya ada di pusat, tapi yang di daerah juga tetap mendorong pemerintah pusat," kata Imam.

Imam bahkan berdalih pemerintah dan legislatif memikul dosa besar jika tidak memikirkan dan memperjuangkan nasib guru GTT.

Semunya menginginkan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) disejahterakan. "Mengingat selama ini mereka telah berjuang untuk mencerdaskan generasi bangsa," kata Imam.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abd. Shomad menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang memberikan kebebasan Kepala Sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maksimal 50 persen untuk alokasi honor GTT maupun PTT.

"Saya berharap instansi terkait baik Dinas Pendidikan maupun Keuangan membuat perumusan yang baik. Dan kalau bisa 50 persen direalisasikan, agar guru yang selama ini sengsara bisa sejahtera," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Shomad berharap pihak sekolah mengajukan rencana anggaran sekolah sesuai dengan peraturan yang baru sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah bisa segera memproses keuangan guru dan sekolah.

"Harapan kami Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, khususnya terkait dengan rencana BOS 50 persen, Itu melakukan kajian dan simulasi. Agar nanti tidak rancu di sekolah masing masing, jika kebijakan tersebut sudah direalisasikan," tegasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Adi Suwito akan mencoba membuat regulasi yang sesuai dengan implementasi sesuai dengan peraturan di atasnya.

"Syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019," ungkapnya.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved