Sambut Kebijakan Kampus Merdeka, ini Langkah Untag Surabaya

Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah melakukan penyesuaian kebijakan di kampus dengan kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Mendikbud.

Sambut Kebijakan Kampus Merdeka, ini Langkah Untag Surabaya
foto: istimewa
Rektor Untag Surabaya, Dr Mulyanto Nugroho MM CMA CPA dalam prosesi Wisuda 

SURYA. co.id | SURABAYA - Perguruan Tinggi Swasta mulai menyesuaikan kebijakan di kampusnya agar sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim.

Seperti di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang telah menjalankan salah satu poin dari kebijakan tersebut. Yaitu program masa pembelajaran lima semester dan lintas prodi.

Dikatakan Mulyanto, Rektor Untag, penerapan program tersebut akan berlaku untuk mahasiswa angkatan 2020.

Di mana lima semester bisa ditempuh dalam pembelajaran program studi. Sedangkan satu semester pembelajaran di luar program studi, dan dua semester lainnya untuk lintas Perguruan Tinggi baik di dalam Program Studi maupun di luar Program Studi ataupun di luar Perguruan Tinggi.

"Untuk angkatan di atas 2020 tidak diberlakukan kurikulum pemenuhan masa dan beban pembelajaran, namun akan dilegalkan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi yang selama ini sudah berjalan ke dalam kurikulum," urainya.

Dia mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 itu menguntungkan mahasiswa, utamanya mahasiswa Untag Surabaya. Terlebih beberapa kebijakan memang sudah dilakukan di Kampus Merah Putih ini.

"Sebagai salah kampus unggulan kami telah melaksanakan hampir seluruh paket kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud. Seperti magang, mengajar di sekolah atau masyarakat, penelitian, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan. Bahkan banyak dari kegiatan tersebut yang telah dilakukan di kancah nasional maupun internasional," tuturnya.

Selain itu UNTAG Surabaya juga berhasil menjalankan beberapa proyek di desa, salah satunya Desa Plunturan, Pulung, Ponorogo yang berhasil menarik perhatian dari Asosiasi di Jepang untuk melakukan kerjasama pengembangan desa.

"Sayangnya kegiatan yang dilakukan selama ini belum dikaitkan dalam pemenuhan beban pembelajaran mahasiswa. Sehingga dengan adanya Kebijakan kampus merdeka ini, kami bisa segera melakukan proses legalisasinya dan akan dikaitkan di dalam kurikulum yang akan diimplementasikan pada Agustus 2020," jelasnya

Di samping itu, kebijakan pembelajaran lintas program studi juga telah dijalankan. Misalnya saja mahasiswa dari prodi Teknik Mesin ingin menempuh mata kuliah Teknik Tenaga Listrik.

"Mereka dapat melakukan pembelajaran di lintas program studi dengan begitu telah dapat segera disahkan regulasinya," urainya.

Mulyanto menambahkan, selama ini pihaknya telah melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Namun belum bisa melakukan ekualisasi dengan SKS maupun mata kuliah karena menghindari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tidak sesuai dengan kurikulum.

"Dengan adanya kebijakan kampus merdeka tentunya mahasiswa lebih merdeka dan bebas melihat medan yang akan dilaluinya sehingga skill-nya lebih terasah,"pungkas dia.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved