Penetapan Lokasi Tol Probowangi Diperkirakan Tuntas Februari 2020, Maret Pembebasan Lahan Dimulai

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Persiapan pembangunan jalan tol dari Probolinggo - Banyuwangi (Probowangi) terus dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Penetapan lokasi (penlok) pembangunan jalan tol Probowangi Seksi 3 di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diperkirakan akan rampung pada Februari 2020 ini. 

"Kami rapat bareng dengan PT ASDP membahas integrasi sistem terkait jalan tol nanti, terutama integrasi masalah tiket,” ujar Sekretaris BPJT, Abram Elsajaya Barus, saat berkunjung ke Banyuwangi bersama Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi (JPB), Dominicus Hari Pratama, Kamis (13/2/2020).

Dalam kesempatan itu, Abram menjelaskan pekerjaan tol Probowangi terus dikerjakan.

"Untuk Banyuwangi, setelah penlok kami upayakan pembebasan tanahnya dan dalam waktu dekat mulai ada pembayaran. Mudah-mudahan pembebasan tanah segera selesai dan kita segera bangun," kata Abram.

Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi (JPB), Dominicus Hari Pratama menjelaskan,  penetapan lokasi untuk ruas yang di Banyuwangi diperkirakan akan rampung pada Februari 2020.

“Kalau Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi untuk wilayah Probolinggo dan Situbondo sudah diterbitkan. Untuk Banyuwangi, harapan kami satu bulan ini sudah keluar, sehingga pembebasan lahannya bulan Maret sudah bisa dimulai,” kata Hari.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi bersama Pemprov Jatim telah melakukan sosialisasi publik kepada 800 warga yang lahannya terdampak pembebasan lahan pembangunan jalan tol Probowangi di Banyuwangi.

Hasilnya, seluruh warga terdampak menyetujui dan sudah menandatangani berita acara persetujuan pembebasan lahannya.

Berita acara inilah yang menjadi dasar penerbitan SK penlok oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Selanjutnya, setelah SK penlok diterbitkan, akan segera dibentuk tim pelaksana pengadaan tanah (P2T) dan Satgas yang akan membantu proses pembebasan lahan. Satgas ini bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan terdampak milik warga.