Berita Malang Raya

Cegah Kasus Perundungan Terulang, Pemkot Malang Minta Penyelenggara Sekolah Pahami SOP

Sebagai buntut dari perundungan terhadap pelajar SMP di Kota Malang, Pemkot Malang meminta semua penyelenggara sekolah pahami SOP

Cegah Kasus Perundungan Terulang, Pemkot Malang Minta Penyelenggara Sekolah Pahami SOP
tribun jatim/kukuh kurniawan
Walikota Malang, Sutiaji dan Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata usai menjenguk korban perundungan MS yang dirawat di RS. Lavalette. 

SURYA.co.id | MALANG - Pemerintah Kota Malang meminta kepada semua penyelenggara di sekolah untuk memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerjanya di dunia pendidikan.

Hal itu setelah terjadi kasus perundungan yang menyebabkan MS, siswa salah satu SMPN Negeri di Kota Malang menjadi korban dan diamputasi jarinya.

Kejadian ini memukul banyak pihak di dunia pendidikan Kota Malang, apalagi Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan.

"Kami sudah mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan kami meminta seluruh penyelenggara di masing-masing sekolah dari baik dari penjaga sampai kepala sekolah paham dengan SOP kerja mereka," ucap Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto, seusai melakukan pertemuan dengan KPAI, Kamis (13/2/2020).

Wasto menyampaikan, bahwa parameter terkait dengan SOP tersebut sudah tercantum di dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2015.

Untuk itu, dia meminta agar nantinya di sekolah-sekolah disediakan nomor telepon guru, kepala sekolah ataupun Dinas Sosial di sekolah.

Agar nantinya bisa memudahkan anak-anak untuk melapor apabila ada kejadian seperti tindakan kekerasan ataupun kasus bullying.

"Ini sangat sederhana. Karena saat ini tidak ada yang namanya anak SD sampai SMA tidak punya HP. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bisa dicegah secara dini," ucap Wasto.

Selain itu, pemasangan kamera CCTV di tiap sekolah juga diharapkan dapat membantu bila ada sesuatu yang terjadi di sekolah.

Termasuk juga pengawasan secara langsung di lapangan dengan memahami tingkah laku anak-anak agar tidak ada yang dirugikan..

"Ok CCTV penting. Tapi yang lebih pokok harus menjiwai dari segala prosedur, sekaligus memahami bahwa tindak-tindakan yang merugikan kepada orang lain harus dipahami dan karena itu ada resiko hukumnya," tambahnya.

Tak hanya itu, Wasto juga menyampaikan, bahwa saat ini posisi kepala sekolah di SMPN tempat MS sekolah masih kosong.

Hal itu setelah kepala sekolah dicopot dari jabatannya setelah kasus perundungan itu terungkap dan jadi viral.

Oleh karena, Wasto akan berdiskusi dulu dengan Disdikbud Kota Malang terkait dengan siapa yang nanti akan menjabat sebagai plt kepala sekolahnya.

"Sementara ini masih dihandle oleh Disdikbud. Jadi kami akan memaksimalkan personel yang ada. Karena kuota kita untuk guru saat ini terbatas," tandasnya.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved