Berita Jember

Ratusan Buruh Jember Tolak Omnibus Law

Faruk menyebut, jika Omnibus Lawa disahkan, maka UU tersebut akan menghilangkan UMK yang merupakan jaring pengaman sosial bagi buruh dan keluarganya

Ratusan Buruh Jember Tolak Omnibus Law
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Para buruh di Jember yang tergabung dalam Sarbumusi menggela runjuk rasa menolak Omnibus Law. 

SURYA.co.di | JEMBER - Ratusan orang buruh yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Cabang Jember menggelar demonstrasi, Rabu (12/2/2020).

Dua tempat mereka tuju sebagai lokasi penyampaian aspirasi, yakni Pendapa Wahyawibhagraha atau rumah dinas Bupati Jember Faida, dan gedung DPRD Jember.

Mereka menyuarakan tiga hal yakni sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember tahun 2020, penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, serta penegakan hukum atas pemberangusan serikat pekerja di sebuah perusahaan di Jember.

Ketua DPC Sarbumusi Jember, Umar Faruk mengatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur, UMK Jember tahun 2020 sebesar Rp 2.355.662 per bulan.

"UMK ini sebagai jaring pengaman kesejahteraan para buruh. Kami harapkan ini diterapkan oleh pengusaha di Jember. Pemerintah juga melakukan sosialisasi, dan pengawasan," ujar Faruk.

Bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan upah pekerja sesuai UMK, lanjut Faruk, Sarbumusi meminta pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja mengawasi dan menindak jika terbukti ada pelanggaran prosedur penerapan UMK.

Sarbumusi Jember juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Faruk menegaskan jika disahkan, maka UU tersebut akan menghilangkan UMK. Sementara UMK merupakan jaring pengaman sosial bagi buruh dan keluarganya.

"Juga ada penerapan sistem upah per jam. Pasti ini akan sulit tercapai karena penerapan 40 jam dalam seminggu. Jika kurang dari itu maka dibayar di bawah UMK. Belum lagi ketika pekerja sakit, cuti melahirkan, dan menjalankan ibadah, upahnya tidak dibayar karena pekerja dinggap tidak bekerja," tegas Faruk. Sarbumusi menyertakan tujuh alasan kenapa mereka menolak RUU Omnibus Lawa Cilaka tersebut.

Tuntutan ketiga perihal pemberangusan serikat pekerja di sebuah perusahaan di Jember. Faruk mengatakan, ada 22 orang anggota Sarbumusi Jember yang dipecat dari perusahaan mereka karena hendak mendirikan serikat pekerja di tempat kerja mereka. Sarbumusi telah menempuh jalur hukum untuk upaya pemberangusan serikat pekerja tersebut.

Faruk meminta pemerintah daerah mendengar dan mendukung perjuangan mereka.

Saat berdemo di depan Pendapa Bupati Jember, pendemo ditemui oleh Bupati Jember Faida. Faida mengatakan, dirinya mendukung perjuangan Sarbumusi. Dirinya berjanji Pemkab Jember ikut mendukung dan mengawal proses hukum terkait pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang diperjuangkan Sarbumusi.

"Perusahaan dipanggil tapi tidak datang. Nanti tanggal 24 Februari 2020 ada gelar perkara. Tentunya kami Pemkab Jember akan mendukung dan mengawal kasus ini," tegas Faida.

Faida menegaskan juga dirinya tidak akan memperpanjang izin bagi perusahaan yang memiliki persoalan ketenagakerjaan.

Sedangkan di DPRD Jember, para pendemo ditemui oleh Komisi B DPRD Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono juga berjanji akan mengawal proses hukum pemberangusan serikat pekerja tersebut.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved