Breaking News:

Berita Mojokerto

Pemkab Mojokerto Belum Punya Regulasi Terkait Spesifikasi Mobil Siaga Desa, Pemdes Tak Ada Pedoman

Regulasi spesifikasi pengadaan mobil siaga desa ini diperlukan sebagai pijakan bagi Pemdes untuk mengantisipasi kesalahan dan penyalahgunaan Dana Desa

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Cak Sur
SURYA.co.id/Mohammad Romadoni
Kades Puloniti, Budi Yulianto menunjukkan mobil siaga desa di Balai Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum mempunyai peraturan hukum mengenai spesifikasi pengadaan mobil siaga desa. Sehingga, Pemerintah Desa (Pemdes) tidak punya pedoman dalam pengadaan mobil siaga desa yang sesuai spesifikasi standar pelayanan sebagai penunjang kesehatan masyarakat di desa.

Padahal, regulasi terkait spesifikasi pengadaan mobil siaga desa ini sangat diperlukan sebagai pijakan bagi Pemdes untuk mengantisipasi kesalahan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD).

Pengadaan mobil siaga desa ini seluruhnya menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat untuk desa berupa Dana Desa tersebut.

Plt, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto menjelaskan ada Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) yang mengatur mobil ambulans desa, yakni mobil siaga di desa setempat.

Keperluan mobil siaga desa ini untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Pengadaan mobil siaga desa bisa memakai anggaran dana DD dari Pemerintah Pusat.

"Dana Desa boleh dibelanjakan mobil transportasi tapi dalam catatan khusus mobil siaga desa untuk pelayanan kesehatan masyarakat," ujarnya, Minggu (9/2/2020).

Ia mengatakan, aturan secara konkret pengadaan mobil siaga tersebut memang belum ada. Akan tetapi, ada Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengadaan barang dan jasa Nomor 5 tahun 2017 bisa menjadi acuan terdahulu.

Namun, sekarang berubah karena Perbup Nomor 5 dasarnya dari peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2013, sekarang ada peraturan terbaru dari LKPP Nomor 13 tahun 2019 yang intinya mengatur tata cara pembelanjaan desa.

"Di dalam Perbup belum mengatur spesifikasi mobil siaga desa hanya sebagai acuan pengadaan barang dan jasa," ungkapnya.

Beberapa desa, lanjut Ardi, di dalam rekening pembelian pengadaan mobil siaga desa ini berbunyi mobil ambulans desa. Berarti penerapannya juga harus sesuai dengan fungsi dan kepentingannya yakni untuk pelayanan orang sakit.

"Sebenarnya pengadaannya untuk mobil desa tidak ada masalah tapi fungsi utamanya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat," jelasnya.

Fakta di lapangan, mobil siaga desa di Kabupaten Mojokerto seperti mobil penumpang pada umumnya masih lengkap dengan kursi tanpa adanya stretcher tandu dirasa belum cukup untuk menunjang kesehatan publik.

Dampaknya, mobil yang dibeli dari Dana Desa ini berpotensi tidak tepat sasaran karena dikhawatirkan spesifikasi pengadaan mobil siaga desa tersebut belum mencakup kebutuhan penunjang kesehatan di desa.

"Desa mempunyai wewenang untuk menentukan mobil siaga pedomannya bisa memakai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di dalam katalog mobil plat merah," ujar Ardi.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved