Berita Bangkalan

Peredaran Rokok Ilegal di Madura Capai 6 Juta Batang/Tahun, Ini yang Dilakukan Disdag Bangkalan

Dinas Perdagangan Bangkalan terus melakukan sidak sekaligus sosialisasi 'Stop Peredaran Rokok Ilegal'

ahmad faisol/surya
Petugas Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan menempelkan stiker 'Stop Peredaran Rokok Ilegal' di sebuah toko di kawasan Pasar Jaddih Kecamatan Socah 

SURYA.co.id | BANGKALAN - Dinas Perdagangan Bangkalan terus melakukan sidak sekaligus sosialisasi 'Stop Peredaran Rokok Ilegal'. Hal itu dilakukan untuk menekan angka peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal di Bangkalan.

Pasalnya, data yang diterima Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dari Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura di Pamekasan menyebutkan, peredaran rokok ilegal di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep berada pada angka mencengangkan.

"Hasil sitaan Bea dan Cukai Pamekasan di tahun 2019, peredaran rokok ilegal di Pulau Madura tercatat hingga 6 juta batang," ungkap Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Roosly Haryono kepada Surya, Jumat (7/2/2020).

Ia menjelaskan, Stop Peredaran Rokok Ilegal terus digencarkan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan di berbagai lokasi.

Seperti yang telah dilakukan di Pasar/Kecamatan Socah, Kamal, dan Pasar Jaddih Kecamatan Socah, Kamis (6/2/2020).

"Selain ke sejumlah pasar, kami juga mengunjungi pondok pesantren," jelas pria yang akrab disapa Nono itu.

Dalam sosialisasi tersebut, petugas Dinas Perdagangan menempelkan sticker berwarna merah bertuliskan 'Stop...!!! Peredaran Rokok Ilegal' di setiap toko.

Sticker itu juga dilengkapi keterangan, 'Barang siapa yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilengkapi pita cukai melanggar Pasal 54 Undang-undang (UU) RI nomor 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2017 tentang Cukai.

Selain sticker, Dinas Perdangan Kabupaten Bangkalan juga memasang banner dan baleho di beberapa titik untuk diketahui pedagang dan masyarakat.

"Pelanggar terhadap undang-undang tersebut bisa dijerat denda minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara " tegasnya.

Nono menyatakan, kendati bukan produsen namun hasil pantauan di lapangan terkait peredaran rokok ilegal di Bangkalan masih berkisar di angka 6 persen hingga 7 persen.

"Para penjual mengaku mendapatkan pasokan dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya dalam kapasitas memberikan sosialisasi kepada para penjual.

Sedangkan untuk penindakan, lanjutnya, akan dilaksanakan pihak Bea dan Cukai Pamekasan.

"Masih ada temuan di beberapa toko di Pasar Jaddih. Namun tidak kami sita, hanya pendekatan secara persuasif," pungkasnya.

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved