Press Release

Jatim Raih Penghargaan BNPB Tahun 2019, Khofifah: Hasil Gotong Royong Tanggulangi Bencana

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 dari BNPB

Jatim Raih Penghargaan BNPB Tahun 2019, Khofifah: Hasil Gotong Royong Tanggulangi Bencana
ist/humas pemprov jatim
Penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 yang diraih Pemprov Jatim dari Badan Nasional Penghargaan Penanggulangan Bencana (BNPB).  

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 dari Badan Nasional Penghargaan Penanggulangan Bencana (BNPB).

Jawa Timur masuk dalam kategori Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Wilayah Barat yang memiliki keaktifan berpartisipasi dalam penanganan bencana.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak termasuk seluruh kepala daerah dan relawan bencana di Jatim.

Menurut mantan Menteri Sosial itu, penghargaan ini adalah buah gotong royong dari seluruh pihak yang bersama sama melakukan penanganan tanggap bencana.

"Ini adalah hasil gotong royong semua pihak. Maka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuan serta tenaganya selama ini membangun sinergi dan bahu membahu menangulangi bencana secara cepat dan masif," ujar Khofifah, Kamis (6/2/2020).

Penghargaan ini, oleh Khofifah dihadiahkan pada seluruh relawan yang mempunyai kepekaan yang sangat tinggi sehingga bencana alam yang terjadi di Jatim.

Hal ini supaya menjadi semangat seluruh relawan dan tagana saat menangani bencana di Jawa Timur. Terutama karena di Jawa Timur memiliku kerawanan bencana yang cukup banyak. Seperti longsor, banjir, angin puting beliung dan sebagainya.

Lebih lanjut, Khofifah berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam di Jawa Timur. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim Tahun 2019-2024 secara khusus dimasukkan dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) khusus untuk pengurangan risiko bencana.

"Kita harus melakukan  respon cepat menangani bencana, kordinasi intensif secara vertikal-horizontal  harus bisa mempercepat  koneksitas  OPD-OPD  dengan berbagai instansi terkait khususnya pemerintah daerah dan  TNI- POLRI," kata Khofifah.

Dijelaskan, OPD yang sangat berperan langsung dalam hal tanggap bencana yaitu BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas PU. Sedangkan, instansi lain yang juga terkait yakni TNI, Polri, SAR, PMI, Basarnas, serta Kementerian PU yang ada di wilayah Jatim serta segenap relawan kebencanaan.

Menurutnya, sekecil apapun bencana yang terjadi harus segera ditangani bersama-sama. Mengingat kebencanaan memiliki resiko terjadinya kemiskinan. Inilah yang juga diimplementasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagai komitmen pemerintah daerah di Jatim.

Dikatakan, di Jatim pun telah mengimplementasikan adopsi kebijakan pemerintah pusat. Di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan Peta Rawan Bencana.

Selain itu, ada Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (FKPRB) langsung di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media (pentahelix). FKPRB melakukan koordinasi setiap Triwulan.

Selain itu juga Sistem Peringatan Dini yang Terpadu Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat; Edukasi Bencana Interaktif melalui Tenda Pendidikan Bencana (TENPINA); Apel Siaga Bencana yang diikuti oleh semua kepala daerah dan OPD di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta pegiat kebencanaan, yang dilanjutkan dengan Simulasi Latihan Penanganan Bencana.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved