Berita Bangkalan

Alasan Massa Aksi Demo terkait Penonaktifan Kartu PBID Ngotot Ingin Bertemu Bupati Bangkalan

Ratusan massa menggelar demo di Kantor Pemkab Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta mempertanyakan penonaktifan kartu PBID.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Parmin
surya.co.id/ahmad faisol
Ratusan massa terdiri dari sejumlah keluarga pasien dari berbagai puskesmas menggeruduk Kantor Pemkab Bangkalan, Kamis (6/2/2020). 

SURYA.co.id | BANGKALAN - Seusai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, puluhan masyarakat terdiri dari keluarga pasien dari berbagai puskesmas di kecamatan-kecamatan mendatangi Kantor Pemkab Bangkalan, Kamis (6/2/2020).

Mereka mendatangi Kantor Pemkab Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta dengan harapan mendengarkan langsung keterangan Bupati Bangkalan terkait penonatifan kartu peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Namun upaya mereka gagal karena Bupati bersama Wakil Bupati beserta Sekretaris Daerah tidak berada di tempat.

Hal itu disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Bangkalan Moh Fahri di hadapan massa.

"Pak Bupati, Pak Wabup, dan Pak Sekda ada di Pendapa Agung. Ada rapat bersama Kanreg BKN dan pejabat propinsi membahas rencana tes CPNS minggu depan," ungkap Fahri.

Ia menjelaskan, pemasalahan-permasalahan yang disampaikan massa pengunjuk rasa akan diteruskan ke pimpinan.

"Secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinkes. Tinggal secara kebijakan pimpinan," jelasnya.

Mendapati jawaban tersebut, massa tidak puas dan bersikukuh menunggu kehadiran Bupati Bangkalan.

"Tolong video call, lima menit saja," celetuk salah seorang massa.

Bahkan, seorang lagi menyampaikan bahwa bupati tidak menepati janji saat berkampanye menjelang pemilihan kepala daerah.

"Saya hari ini sampai tidak mengarit, lapar. Dulu berjanji 24 jam terbuka, masyarakat bisa langsung menemui jika ada permasalahan," teriak seorang massa.

Dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinkes dan Pemkab Bangkalan, massa didampingi para relawan atau koordinator Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di setiap kecamatan.

Massa akhirnya memilih menghentikan aksinya sambil duduk menyebar di halaman pemkab sambil menunggu kehadiran Bupati Bangkalan.

Ketua DKR Kabupaten Bangkalan Muhyi mengungkapkan, pihaknya menuntut atas penonaktifan PBI yang secara sepihak dan tanpa verifikasi oleh Pemkab Bangkalan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved