Berita Surabaya

Dindik Jatim Akan Usulkan Lulusan SMK 4 Tahun Menerima Ijazah Diploma, Alasannya

Dindik Jatim akan segera mengusulkan lulusan SMK menerima ijazah diploma satu ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dindik Jatim Akan Usulkan Lulusan SMK 4 Tahun Menerima Ijazah Diploma, Alasannya
SURYA.co.id/Sulvi Sofiana
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, akan segera mengusulkan lulusan SMK menerima ijazah diploma satu ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Usulan ini ditujukan untuk lulusan SMK yang mengikuti kurikulum 4 tahun.

Kepala Dindik Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengungkapkan, Gubernur Khofifah mempunyai fokus untuk SMK dengan masa pembelajaran 4 tahun. 

Pasalnya, menurut Wahid, dengan masa pembelajaran itu siswa telah mempunyai pemantapan kompetensi dari magang.  

“Banyak siswa juga langsung diterima di beberapa industri. Gubernur Jatim juga akan berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk mengupayakan SMK yang lama pembelajarannya 4 tahun dapat diberikan sertifikat D-1,”ujarnya dIkonfirmasi SURYA.co.id, Rabu (5/2/2020).

Selain itu, Wahid meminta agar sekolah intens membangun koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).

Apalagi sebanyak 80 persen lulusan SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi pencari kerja

"Kepala sekolah harus memiliki jaringan dan menjalin kerja sama dengan DUDI. Baik disekitar sekolah atau luar wilayah. Sehingga nanti lulusan SMK benar-benar siap bekerja bukan siap belajar bekerja," jelasnya.

Sementara itu Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki mengungkapkan, untuk mendukung peningkatan kualitas lulusan sekolah di Jatim, khususnya daerah pinggiran perlu dilakukan intervensi dari pemerintah.

"Harus diterapkan strategi struktural dengan adanya ada intervensi pemerintah dalam hal anggaran untuk penguatan kesehatan, pendidikan dan kapasitas daya beli. dengan adanya afirmasi dalam penganggaran," urainya.

Kemudian harus dilakukan perubahan mindset pada masyarakat. Dengan mengubah pola pikir masyarakat dalam hal pendidikan anak, sehingga keluarga bisa mendukung pendidikan anak dan meningkatkan angka partisipasi kasar.

"Perubahan mindset tidak bisa dalam waktu sekejap, butuh program sehingga intervensi harus berkelanjutan dengan penganggaran yang matang,"lanjutnya.

Dari data Dindik Jatim, sejumlah daerah memiliki angka pastisipasi kasar dari keluarga yang rendah. Seperti di pesantren yang memiliki banyak santri, tetapi yang sekolah hanya 20 persennya saja.

"Jadi penting mengubah mindset anak harus sekolah formal. Ini upaya mobilisasi untuk menentukan kebijakan juga,"pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved