Breaking News:

Berita Kediri

DPRD Kabupaten Kediri Dukung Aspirasi Guru Honorer Dapat Upah Sesuai UMK

Mudhofir, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri menyebutkan, seluruh anggotanya mendukung tuntutan guru honorer untuk dapat gaji UMK

surabaya.tribunnews.com/didik mashudi
Sujud Winarko, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Dikpora) menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (4/2/2020). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Aspirasi guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraan dan pengakuan legalitas melalui surat keputusan bupati mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (4/2/2020).

Mudhofir, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) menyebutkan, seluruh anggotanya mendukung tuntutan guru honorer yang meminta honor setara dengan UMK Kabupaten Kediri dan mendapat pengakuan dengan dibuatkan SK Bupati Kediri.

"Kami mendukung tuntutan semua guru honorer," ungkapnya.

Sementara Sujud Winarko, Kepala Dikpora Kabupaten Kediri menyebutkan, saat ini jumlah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), K 2 dan non K2 mencapai 4.076.

Rinciannya, GTT sebanyak 3.121 dan PTT mencapai 955 tersebar di TK, SD dan SMP negeri. Sedangkan yang ada di sekolah swasta masih belum terdata, diperkirakan jumlahnya mencapai dua kali lipat.

Dengan jumlah yang mencapai 4.076 guru honorer yang ada di sekolah negeri tentu membutuhkan anggaran yang besar jika honornya disesuaikan dengan UMK Kabupaten Kediri yang mencapai Rp 2.008.500 per bulan. "Untuk penentuan anggarannya ada di tim anggaran bukan di satker," ungkapnya.

Sujud menyebutkan jika pihak dewan mendukung perjuangan guru honorer, pihaknya juga mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

"Selama ini kami hanya bisa mendata dan mengusulkan. Tidak punya kekuatan untuk mengangkat," jelasnya.

Sujud juga menyebutkan, Kabupaten Kediri masih kekurangan guru di SD dan SMPN sebanyak 8.147. Apalagi tahun ini banyak guru yang akan pensiun.

Hanya saja kata Sujud, pihaknya tidak berani menabrak aturan yang lebih tinggi. "Kalau kami ditatapkan dengan aturan bakal mendapatkan sanksi," jelasnya.

Salah satu peraturan yang menguncinya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2018 yang salah satu isinya pasal 96 dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara (ASN).

"Selain kami dilarang mengangkat, juga ada sanksinya," jelasnya.

Sehingga Sujud mengharapkan ada pengertian dari para guru honorer karena memang telah ada larangan untuk mengangkat.

Selain ada PP, juga ada surat edaran Mendagri 2013 yang melarang bupati, walikota dan gubernur mengangkat pegawai honorer. Sehingga dasar untuk membuatkan SK bagi pegawai honorer tidak ditemukan landasan hukumnya.

Di akhir acara, Mudhofir sendiri mengungkapkan bakal mengajak perwakilan guru honorer dan kepala dikpora untuk melakukan studi banding ke kabupaten atau kota yang dikabarkan telah memberikan honor bagi guru honorer sesuai dengan ketentuan UMK.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved