Berita Kediri

Belasan Warga yang Terdampak Pembangunan Bandara Kediri Belum Mau Melepaskan Tanahnya

Hingga 31 Januari 2020, masih banyak warga pemilik lahan terdampak pembangunan bandara Kediri yang belum bersedia tanahnya dibebaskan.

SURYAOnline/Didik Mashudi
Bagja Sirait staf Kemenko Maritim dan Investasi menyampaikan perkembangan terbaru terkait pembangunan Bandara Kediri di SKG Grogol, Kediri, Jumat (24/1/2020). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Hingga batas akhir rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Kediri, masih terdapat sejumlah warga yang masih belum merelakan lahannya untuk dibebaskan.

Sebelumnya, pembebasan lahan ditargetkan rampung 31 Januari 2020.

Warga yang belum menerima pembebasan lahan ini tersebar di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan tercatat 11 warga dengan luas 2 hektar lebih dan Desa Grogol, Kecamatan Grogol ada 12 warga luasnya 4.761 m2.

Sementara warga Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan yang lahannya terdampak bandara sebelum batas akhir konsinyasi, seluruhnya telah menyerahkan lahannya untuk dibebaskan.

Alasan warga Desa Grogol belum menyerahkan lahannya karena antara kompensasi permintaan warga dengan realisasi kompensasi dari Pemkab Kediri tidak sesuai.

Sementara warga Desa Bulusari yang belum menyerahkan lahannya karena masih belum cocok dengan harga yang ditawarkan.

Kades Grogol, Suparyono saat dikonfirmasi Surya menjelaskan, alasan warganya yang belum merelakan lahannya dibebaskan karena belum cocok dengan harga yang ditetapkan oleh tim apprasial.

"Warga ada yang meminta harga Rp 15 juta per ru atau lebih. Masing-masing warga punya alasannya masing-masing," jelas Suparyono kepada Surya, Minggu (2/1/2020).

Sedangkan pemerintah telah menentukan lahan terdampak dengan harga Rp 10.500.000 per ru. Bandara Kediri telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN) sehingga mekanisme pembebasan lahan sesuai ketentuan pemerintah.

Lahan milik 12 warga Desa Grogol yang belum dibebaskan terdiri satu lahan kosong, selebihnya permukiman penduduk.

Suparyono menjelaskan, untuk penyerahan lahan warga yang terdampak bandara terakhir pada 31 Januari 2020 pukul 24.00. Selanjutnya masih adanya lahan terdampak bandara yang belum dibebaskan akan melaporkan ke pusat terkait akan dilaksanakan sistem konsinyasi.

Sebelumnya, Bagja Sirait, staf Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebutkan, pemerintah telah menargetkan pembebasan lahan sudah harus tuntas pada akhir Februari 2020.

Karena rencana ground breaking pembangunan bandara bakal dilakukan paling lambat 16 April 2020.

Mulai awal Februari secara bertahap akan dilaksanaan konsinyasi bagi pemilik tanah yang belum menjual tanahnya. Pemerintah akan secara tegas melaksanakan konsinyasi dengan menitipkan uang pembebasan lahan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved