Berita Mojokerto

Dedi Mulyadi Komisi IV DPR RI: Kolaborasi 2 Kementerian Untuk Atasi Persoalan Sampah Impor

Komisi IV DPR RI turut mendukung regulasi kebijakan larangan sampah impor masuk ke Indonesia karena berpotensi mencemari lingkungan.

Dedi Mulyadi Komisi IV DPR RI: Kolaborasi 2 Kementerian Untuk Atasi Persoalan Sampah Impor
mohammad romadoni/surya
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi ketika melakukan kunjungan kerja di sentra pengolahan sisa sampah impor di Desa Bangun, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Sabtu (1/2/2020). 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Komisi IV DPR RI turut  mendukung regulasi kebijakan larangan sampah impor masuk ke Indonesia karena berpotensi mencemari lingkungan.

Hal ini terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di sentra pengolahan sisa sampah impor di Desa Bangun, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Sabtu (1/2/2020).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi menjelaskan kandungan di dalam sampah impor menjadi problem sehingga solusinya utama yakni bagaimana nanti sistem pengelolaannya. Pasalnya, pengelolaan sampah ini kurang maksimal jika dikelola oleh masyarakat seperti tumpukan sisa sampah impor di sini, Desa Bangun Kabupaten Mojokerto.

"Impor scrap untuk kertas dan plastik menjadi persoalan karena kandungan sampahnya tinggi mencapai 20 persen sampai 40 persen," ujar Dedi Mulyadi.

Ia mengatakan residu dari sampah ini berpotensi juga ada yang dibuang ke sungai sehingga menjadi problem pencemaran lingkungan.

"Dampak residu yang masuk ke sungai dikhawatirkan berpotensi dikonsumsi ikan, kemudian air masuk ke sawah atau bisa jadi air itu dikonsumsi oleh masyarakat, kan ini menjadi problem," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Masih kata Dedi Mulyadi, dalam kunjungan kerja di Jawa Timur Komisi IV DPR RI juga menemui tokoh masyarakat pengelola pabrik tahu. Mereka semuanya menyampaikan bahwa meminta impor sampah ini dihentikan.

"Yang minta dihentikan itu impor sampah lho bukan scrap, kalau impor scrap ya silahkan asalkan sesuai standart peraturan Kementerian Perdagangan," terangnya.

Lalu bagaimana cara mengatasi industri yang menggantungkan bahan dari impor scrap kertas dan plastik, sedangkan ada kebijakan larangan sampah impor ini?

Dedi mengatakan pihaknya berupaya mencari solusi terbaik sehingga bagaimana memenuhi kebutuhan industri terhadap scrap kertas maupun scrap plastik ini.

Komisi IV sudah berkoordinasi Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia (Kemendesa) untuk pengelolaan sampah tersebut.

Nantinya, kolaborasi dari dua Kementerian itu akan mendukung prgram di mana desa-desa itu akan mengelola sampah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pasalnya, lanjut dia, pengelola sampag domestik diperbolehkan yang tidak boleh itu sampah impor dan ada pidananya.

"Nanti dari desa-desa ini dipisah sampah plastik dan sampah kertas kemudian dikumpulkan ke industri-industri, saya pikir dari sampah di Pulau Jawa saja sudah melimpah tidak lagi impor," tandasnya.

Adanya sampah impor ini akan berdampak luas yang dirasakan masyarakat. Pihaknya tidak ingin ikan di sungai mengkonsumsi plastik dan air tercemar plastik.

"Pertimbangan ekonomi itu penting tapi pertimbangan lingkungan jauh lebih penting," ucap Dedi Mulyadi.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved