Pilkada Serentak 2020

Antisipasi Money Politic di Pilkada, Bawaslu Jatim Bentuk Kampung Anti Politik Uang

menjelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu di Jawa Timur memiliki program membentuk 5 Kampung anti politik uang dalam setiap Kabupaten/Kota

Antisipasi Money Politic di Pilkada, Bawaslu Jatim Bentuk Kampung Anti Politik Uang
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur bertemu dengan jajaran pimpinan DPRD Jawa Timur di Surabaya awal pekan lalu. 

SURYA.co.id, SURABAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengantisipasi maraknya praktik politik uang.

Untuk itu, menjelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu di Jawa Timur memiliki program membentuk 5 Kampung anti politik uang dalam setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Yakni, dengan menggiatkan sosialisasi dampak negatif politik uang di pilkada.

”Kami melakukan penyadaran ke masyarakat tentang anti politik uang. Masuk ke kampung dan desa untuk penyadaran”, kata Ketua Bawaslu Jawa Timur, M Amin ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Amin menyadari, bahwa untuk meningkatkan indeks demokrasi di Jawa Timur membutuhkan peran dari masyarakat, pemerintah, lembaga hukum dan juga lembaga legislatif.

“Kami berharap upaya menegakkan demokrasi lokal ini juga didukung oleh lembaga pemerintahan terkait, baik di tingkat provinsi, maupun di daerah”, imbuhnya.

Selain itu, Amin juga berharap partai politik tidak menarik mahar kepada para calon, apalagi saat ini tahapan Pilkada telah memasuki penjaringan calon. “Kami harap tidak ada mahar untuk partai politik”, harapnya.

Hal ini pun telah disampaikan kepada DPRD Jawa Timur dalam pertemuan awal pekan lalu. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi memberikan tanggapan bahwa dalam setiap pemilihan, biaya politik dan money politik memang sangat besar.

Untuk itu, pihaknya akan terlibat untuk juga mengantisipasi laju money politik dalam Pilkada. “Kalau money politik tidak bisa dikendalikan, korupsi tidak akan pernah berkurang. Faktanya biaya politik dan money politik sama-sama tinggi. Masyarakat kita juga pragmatis”, ungkapnya.

Kusnadi berharap agar kolaborasi antara penyelenggara dan DPRD terus berjalan dengan baik. ”Kita berkolaborasi terus. Tanpa ada KPU dan Bawaslu, kami tidak akan ada. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berkoordinasi dan berdiskusi untuk lebih baik”, pungkasnya politisi PDI Perjuangan ini.

Saat ini, kampung anti money politic dan kampung pengawasan partisipasi menjelang Pilkada telah terbentuk di beberapa daerah, di antaranya di Kota Blitar. Di sini, ada lima kampung anti money politic dan lima kampung pengawasan partisipasi yang didirikan di tiga kecamatan di Kota Blitar.

Di sini, total ada 10 kampung anti money politic dan kampung pengawasan partisipasi didirikan di beberapa kelurahan di tiga kecamatan di Kota Blitar. Kampung anti money politic menjadi upaya Bawaslu untuk menggandeng masyarakat ikut berpartisipasi mensosialisasikan anti politik uang

Sedangkan kampung pengawasan partisipasi menjadi upaya mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara benar di Pilkada Kota Blitar 2020. Pembentukan kampung anti money politic dan kampung pengawasan partisipasi berkerjasama dengan kelurahan dan kecamatan. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved