Perwakilan Keluarga Eks-Karyawan KAI Minta Perlindungan DPRD Jatim Soal Status Rumah Dinas

Perwakilan ribuan keluarga eks-karyawan KAI berharap perlindungan DPRD Jatim atas status rumah dinas yang selama ini mereka tempati

Perwakilan Keluarga Eks-Karyawan KAI Minta Perlindungan DPRD Jatim Soal Status Rumah Dinas
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Puluhan keluarga Eks-Karyawan PT KAI bertemu dengan DPRD Jatim, Rabu (29/1/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan keluarga Eks-Karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertemu dengan DPRD Jatim, Rabu (29/1/2020).

Perwakilan ribuan keluarga eks-karyawan KAI berharap perlindungan dari DPRD Jatim atas status rumah dinas yang selama ini mereka tempati sejak puluhan tahun lalu.

Perwakilan warga yang hadir pada pertemuan tersebut berasal dari berbagai daerah. Di antaranya, Jember, Madiun, Malang, Kediri, dan Surabaya.

M Ridwan, salah seorang perwakilan massa menjelaskan, pihaknya menuntut kejelasan kepemilikan tanah yang mereka tempati.

"Sebenarnya, kami ingin menuntut kejelasan, sebenarnya ini tanah milik KAI atau negara?" kata Ridwan seusai pertemuan.

Menurut mereka, apabila tanah tersebut menjadi milik negara maka warga yang selama ini telah menempati tanah tersebut berpeluang dapat mengambil alih.

"Kalau menjadi milik negara, namun tak digunakan oleh BUMN dan di atasnya ada bangunan, maka negara akan memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan perpindahan hak," katanya.

Namun, kalau tanah itu menjadi milik KAI, maka warga meminta bukti dokumen.

"Masalahnya, statusnya belum jelas. Katanya, milik PT KAI. Dasarnya apa? Aset tanah ini apakah menjadi milik KAI? Juga belum ada jawaban. Selama ini, didasarkan pada jalur kereta," katanya.

Kehadiran rombongan pun diterima langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Jatim. Anggota Komisi A DPRD Jatim, MI Andy Firasadi menjelaskan bahwa selain KAI dan warga, pemerintah bersama Badan Pertahanan Nasional ( BPN) juga harus turun tangan.

Apalagi, berdasarkan dengar pendapat tersebut pihaknya juga mendapatkan beberapa temuan. Di antaranya, adanya perpindahan status tanah dari yang sebelumnya milik KAI, kini menjadi milik perorangan (private).

"Oleh karena itu, kalau yang lain dapat (berpindah status), kenapa saat ini tak bisa? Ini diskriminasi. Seharusnya, kalau sebelumnya bisa mendapatkan rumah dinas dengan status hak milik atau pakai, seharusnya keluarga mantan PT KAI yang lain juga bisa," kata Andy.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya anggota karyawan aktif KAI yang dipaksa untuk meninggalkan rumah dinas. "Kami menanyakan kepada pihak KAI, berapa aset KAI yang beralih ke pihak swasta?," tegasnya.

Sebelum adanya kejelasan tersebut, pihaknya juga akan meminta KAI untuk tak melakukan eksekusi perumahan tersebut. "Kami akan menyurati KAI agar rumah tersebut terlebih dahulu berstatus quo. Sehingga, eks karyawan KAI tak resah," katanya.

Selain itu, setelah mendapatkan kejelasan status tanah, warga bisa melakukan pengalihan hak milik, seperti halnya rumah yang lain. "Kalau ada skema pelepasan, warga bukan hanya siap untuk menyewa namun siap membeli," pungkasnya. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved