Berita Sidoarjo

DJP Pajak Jatim II di Sidoarjo Beber Para Penunggak Pajak: 1 dari 22 Berkas Perkara Diserahkan Jaksa

Satu perkara dengan dua tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu siang (29/1/2020)

DJP Pajak Jatim II di Sidoarjo Beber Para Penunggak Pajak: 1 dari 22 Berkas Perkara Diserahkan Jaksa
surya.co.id/m taufik
Para pejabat Kanwil DJP Jatim II saat menggelar jumpa pers pengungkapan kasus pajak, Rabu (28/1/2020). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kasus penyelewengan pajak semakin marak. Jika tahun lalu ada 19 berkas perkara, di awal tahun 2020 ini  ada 22 berkas siap diusut oleh penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim II.

"Sebanyak 22 berkas perkara itu sudah ada bukti permulaan. Ada perkara baru dan ada lanjutan dari tahun 2019," kata Lusiani, Kepala DJP Jatim II, Rabu (29/1/2020).

Satu perkara dengan dua tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu siang (29/1/2020).

Berkas, barang bukti, dan dua tersangka diserahkan ke Kejaksaan setelah perkaranya dinyatakan P21 alias sempurna.

Dua tersangka yang diserahkan ke JPU Kejari Sidoarjo itu adalah TH alias G selaku Direktur CV DJT di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo; dan TS yang turut serta membantu G dalam melakukan tindakan pidana dengan sengaja menggunakan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).

Dalam perkara ini, tersangka menyampaikan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Tersangka TS berperan sebagai pihak yang mencarikan faktur pajak fiktif yang digunakan sebagai kredit pajak SPT masa PPN CV DJT. Proses itu dalam kurun waktu Januari 2010 sampai Desember 2011.

"Perbuatan kedua tersangka ini mengakibatkan kerugian pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 227,8 juta," urai Lusiani.

Dalam kasus ini, dua tersangka itu dijerat UU No.16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau belum dibayar.

Perkara ini merupakan lanjutan dari pengusutan kasus tahun lalu. Totalnya, selama 2019 ada 19 perkara yang ditangani oleh penyidik DJP Jatim II.

Dari perkara itu, lima perkara naik ke penyidikan, dan yang sudah tuntas ada empat perkara. Ada juga yang prosesnya berlanjut di tahun 2020 ini.

"Ada beberapa perkara yang close. Sebagaimana undang-undang, perkara perpajakan bisa dihentikan dengan syarat pelakunya mengakui kesalahan, kemudian membayar pokok pajaknya plus sanksi 150 persen dari nilai pokok pajak," kata dia.

Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved