Pilkada Sidoarjo

Bantah Ada Mahar Politik, Bacabup Kelana Aprilianto dan Pengurus PDIP Sidoarjo Datangi Bawaslu

Seusai bertemu dengan Bawaslu, Kelana tidak banyak berkomentar ke media. Ketua Hanura Jawa Timur itu hanya menjawab bahwa pemberian itu sumbangan

Bantah Ada Mahar Politik, Bacabup Kelana Aprilianto dan Pengurus PDIP Sidoarjo Datangi Bawaslu
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Kelana Aprilianto (paling kanan) saat memenuhi Undangan Bawaslu Sidoarjo bersama pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Kelana Aprilianto akhirnya memenuhi undangan Bawaslu terkait upaya pengusutan dugaan terjadinya mahar politik, Selasa (28/1/2020) siang.

Kelana tidak datang sendiri. Hadir juga Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Sumi Harsono dan beberapa pengurus partai.

Sekitar dua jam, Kelana bersama Sumi bertemu dengan komisioner Bawaslu Sidoarjo. Acara berlangsung tertutup, sekira dua jam.

Mereka dimintai keterangan seputar dugaan mahar politik yang diberikan Kelana kepada para pengurus DPC PDIP Sidoarjo. Khususnya, pembagian sejumlah uang yang dilakukan dalam acara di Favehotel Sidoarjo pada Selasa (19/1/2020) lalu.

Dalam acara itu ada pembagian uang dan barang berupa sepeda motor. Rinciannya, uang untuk ranting perdesa masing-masing Rp 500 ribu, dan untuk anak cabang di 18 kecamatan masing-masing Rp 1 juta.

Terkait itu, Bawaslu menduga bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Dalam pasal 187 B disebutkan, anggota partai politik dan atau anggota gabungan partai politik yang sengaja menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat 1 dipidana hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 72 bulan, dengan denda minimal 300 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

"Dan berdasar pasal 187 poin C, undang-undang nomor 10 tahun 2016, setiap orang atau lembaga yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa memberi imbalan dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, maka penetapan sebagai pasangan calon terpilih, dipidana dengan pidana penjara," kata Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid.

Seusai bertemu dengan Bawaslu, Kelana tidak banyak berkomentar ke media. Ketua Hanura Jawa Timur itu hanya menjawab bahwa pemberian itu hanya sumbangan.

Dia menampik jika disebut mahar politik. "Itu sumbangan," jawabnya singkat sambil meninggalkan kantor Bawaslu.

Halaman
123
Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved