Berita Banyuwangi

Empat Tahun Berturut-turut, Banyuwangi Kembali Sabet SAKIP A dari Kementerian PAN-RB

Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian SAKIP 2019 dari Kemenpan RB

Empat Tahun Berturut-turut, Banyuwangi Kembali Sabet SAKIP A dari Kementerian PAN-RB
SURYA.co.id/Haorrahman
Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian SAKIP 2019 dari Kemenpan RB 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Prestasi itu mampu dipertahankan empat kali berturut-turut sejak 2016, setelah sebelumnya Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih SAKIP A.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menerima penilaian tersebut di Bali, Senin (27/01/2020), dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh.

”Ini merupakan kerja gotong royong seluruh ASN, masyarakat, dan semua stakeholder di Banyuwangi. SAKIP A bukan hanya soal penilaian yang diraih, tapi setidaknya juga mencerminkan perubahan demi perubahan yang coba diukir masyarakat Banyuwangi,” ujar Bupati Anas saat dihubungi sesusai penyerahan penilaian tersebut.

SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan instansi pemerintah yang dimonitor oleh pemerintah pusat.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, mulai anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, hingga kinerja sasaran.

Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Anas mengatakan, penilaian SAKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran dibandinglan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembanguna budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

”Artinya, dengan politik anggaran yang efisien dan efektif bisa menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, outcome maksimal bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan penilaian SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved