Berita Ekonomi Bisnis

Respons Pengusaha jelang Berlakunya Permenkeu 199 Tahun 2019 tentang Pajak atas Barang Impor Kiriman

Melalui Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2019, mengluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019.

Respons Pengusaha jelang Berlakunya Permenkeu 199 Tahun 2019 tentang Pajak atas Barang Impor Kiriman
foto: pt uniair indotama untuk surya.co.id
Lisa Juliawati selaku Presdir PT Uniair Indotama Cargo (UIC) dalam sebuah acara. 

Jakarta, Januari 2020 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2019, mengluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman.

Permenkeu ini akan berlaku pada 30 Januari 2020.

Dalam Permenkeu ini, Bea dan Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman yang semula US$75, menjadi US$3 per kiriman.

Nilai produk tersebut setara dengan Rp42 ribu (asumsi kurs Rp14 ribu per 1 dollar AS).  

Keputusan ini disambut dengan baik oleh para pengusaha.

Presdir PT Uniair Indotama Cargo (UIC) Lisa Juliawati mengaku keluarnya Permenkeu ini menjadikan level of playing field (bidang yang sama) di antara para importir yang membayar bea masuk.

Ke depan pendapatan negara secara otomatis juga akan bertambah, demikian juga di antara para pelaku usaha di dalam negeri memiliki  kesempatan berusaha sama.

Selain itu pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) berlaku secara normal.

Pemerintah merasionalisasi tarif dari yang semula antara 27,5 persen hingga 37,5 persen menjadi 17,5 persen dengan rincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10  persen dan PPh 0 persen.

Semula riciannya bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP)

Halaman
123
Penulis: Yoni
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved