Berita Malang Raya

Warga Perumahan BTU yang Terdampak Krisis Air Gugat PDAM dan DPRD Kota Malang

Dua warga Perumahan Bulan Terang Utama (BTU) mengajukan gugatan kepada PDAM Kota Malang dan DPRD Kota Malang karena krisis air bersih

Warga Perumahan BTU yang Terdampak Krisis Air Gugat PDAM dan DPRD Kota Malang
surabaya.tribunnews.com/rifky edgar
Dengan membawa galon dan kaleng, sejumlah warga yang tinggal di Perumahan Bulan Terang Utama (BTU) mengantri untuk mendapatkan air bersih. Minggu (13/1/2019) 

SURYA.co.id | MALANG - Dua warga Perumahan Bulan Terang Utama (BTU) mengajukan gugatan kepada PDAM Kota Malang dan DPRD Kota Malang atas krisis air bersih yang melanda daerahnya.

Dua orang tersebut masing-masing bernama Ali Amran dan Abdul Malik.

Mereka meminta bantuan kepada Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BIMA Malang, yakni Abdul Wahab Adhinegoro SH, MH bersama tujuh rekan lainnya sebagai kuasa hukum.

"Kedua warga ini mengguggat mereka karena merasa rugi sebagai pelanggan tetap PDAM Kota Malang. Karena sudah dua minggu terdampak krisis air bersih," ucap Wahab, Rabu (23/1).

Wahab menjelaskan, bahwa gugatan ini memiliki unsur perbuatan melawan hukum, sesuai pasal 1365 KUHP.

Menurutnya, gugatan ini sebagai bentuk pembelajaran kepada PDAM Kota Malang agar kedepannya, bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Jika pecahnya pipa karena force majeur atau karena bencana, hal itu juga tidak benar karena ini bisa diduga. Misalnya dapat diketahui usia pipa itu Sampai berapa tahun dan harus diganti atau ukuran seharusnya berapa dengan rekanan airnya pastinya sudah diperhitungkan," ucapnya.

Selain menuntut PDAM kota malang, gugatan juga dilayangkan ke DPRD Kota Malang karena dinilai lalai dalam pengawasan, dan lamban dalam mengatasi bencana krisis air bersih ini.

Wahab menjelaskan, bahwa DPRD cenderung seperti public relation dari PDAM Kota Malang.

"Sifatnya kami memberikan peringatan. Bentuk pengawasan dan kewenangan DPRD, mestinya lebih berkualitas lagi. Karena kami melihat penyampaian DPRD cenderung seperti PR (public relation) dari PDAM Kota Malang. Tentunya, DPRD tidak boleh seperti itu," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved