Berita Jawa Timur

Emil Dardak Tanggapi Usulan Kenaikan Tunjangan Dewan. Ini Katanya

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menanggapi usulan DPRD Jatim soal hak keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota dewan. Ini katanya..

Emil Dardak Tanggapi Usulan Kenaikan Tunjangan Dewan. Ini Katanya
Foto Humas Pemprov Jatim
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur siap mengakomodasi usulan DPRD Jatim soal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Menurut Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, usulan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Emil Dardak menjelaskan bahwa pada prinsipnya, kenaikan hak keuangan diharapkan bisa menaikkan kinerja dewan.

"Prinsipnya, Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) ingin membangun kemitraan yang baik dengan DPRD. DPRD sebagai mitra utama pemerintah perlu penunjang yang memadai," kata Emil Dardak.

Namun, Emil menjelaskan bahwa kenaikan tersebut tetap harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. "Ibu Gubernur mengajak menindaklanjuti ini dengan azas dan aturan. Sehingga, semua proses ini bisa membawa kebaikan bersama," kata Emil.

Selain itu, terkait dengan persentase kenaikan juga akan memperhatikan beberapa hal. "Saya hormati proses yang berlangsung. Akan ada proses assesment terkait kepatutan dan kelayakan dari yang dibutuhkan," lanjutnya.

"Kata kuncinya, (kenaikan tunjangan) meningkatkan kinerja yang lebih baik. Namun, juga dihitung dengan kemampuan keuangan daerah," lanjutnya.

Untuk diketahui, pembahasan usulan kenaikan hak keuangan dewan kembali di bahas melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (23/1/2020). Usulan tersebut dilakukan melalui Perubahan Perda Jatim nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan.

Pada rapat paripurna tersebut, DPRD Jatim mengagendakan tanggapan fraksi atas penjelasan Gubernur. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Fraksi DPRD Jatim kembali mengingatkan adanya enam poin perubahan Perda tersebut. Yakni, perubahan waktu reses anggota dewan (dari yang sebelumnya maksimal enam hari menjadi delapan hari), penambahan pendamping untuk reses dari unsur masyarakat non PNS (pendamping lokal), dan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kualitas.

Kemudian, ada pula usulan perubahan tunjangan perumahan Anggota DPRD, perubahan perjalanan dinas, dan perubahan lainnya yang terkait legal drafting. Perubahan tersebut pada dasarnya disebabkan perubahan peraturan perundangan yang berada di atasnya, yakni PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Fraksi NasDem di DPRD Jatim memberikan penjelasan lebih luas soal perubahan tersebut. Suyatni Priasmoro, Juru Bicara Fraksi NasDem di DPRD Jatim, mengingatkan bahwa kerja dewan dalam fungsi pengawasan, anggaran, dan pembuatan undang-undang, membutuhkan waktu, pemikiran, dan anggaran.

Untuk itu, perlu diberikan hak yang sama seperti halnya yang diterima Gubernur, termasuk tunjangan perumahan. "Bagi Fraksi NasDem, hal itu rasional. Dengan kerja politik yang begitu besar dan berat, maka dibutuhkan ketenangan dan kenyamanan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya," katanya.

Jika tidak, maka kerja kedewanan tidak optimal. "Karenanya, dibutuhkan penyesuaian terkait perumahan yang layak sehingga membuat DPRD fokus menyuarakan suara rakyat," katanya.

Selain itu, selama perubahan dalam raperda tersebut obyektif, rasional, dan terukur, maka sudah seharusnya untuk didukung. "Kami percaya bahwa raperda ini telah melalui kajian dan riset mendalam, detail, dan obyektif. Sehingga, memang bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan sebuah kebutuhan atau keniscayaan," tegasnya. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved