Berita Surabaya

Soal Wacana Penghapusan Honorer, PHK2I Jatim Harap Honorer K2 Bisa Ikut Tes PPPK. Kasek Sepakat

Soal penghapusan honorer, PHK2I Jatim minta ada penyelesaian khusus untuk honorer K2 yang sudah mengabdi belasan tahun

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: irwan sy
Surya/Neneng Uswatun Hasanah
Eko Mardiono (kiri) di depan 400 GTT/PTT di acara konsolidasi DKHI. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer dan pegawai tidak tetap. Tujuannya, agar organisasi pemerintahan hanya diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan itu juga sudah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai larangan rekrutmen tenaga honorer.

Merespon hal ini, Ketua Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Jatim Eko Mardiono mengungkapkan jika pemerintah sudah serius melakukan penghapusan honorer, maka pemerintah menunjukkan adanya keseriusan menyelesaikan permasalahan honorer K2.

"Karena mereka (honorer K2) sudah mengabdi lebih dari 16 tahun, bahkan ada yang 35 tahun. Artinya sudah teruji kemampuannya dalam bekerja,"urainya dikonfirmasi SURYA.co.id, Rabu (22/1/2020).

Jika honorer K2 dihapuskan, lanjutnya, maka mereka bisa disetarakan dengan PNS atau mengikuti tes PPPK dengan menjadi tidak adanya batasan usia seperti tes tahun lalu.

Pasalnya K2 merupakan pekerja honorer yang spesial, sehingga harus dibuatkan regulasi yang spesial juga .

"Jadi segeralah diselesaikan regulasinya biar tidak semakin lama para K2 ini semakin bertambah usianya, bahkan ada banyak yang meninggal dan masuk usia pensiun," lanjutnya.

Ia pun berharap tidak ada lagi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hanya memberikan janji akan adanya pengangkatan bertahap yang tidak kunjung terealisasi.

"Saya masih simpan hasil RDP itu sebagai dokumen. Semoga kali ini pemerintah betul-betul serius meyelesaikan secara menyeluruh honorer K2. Bukan hanya guru,kesehatan dan penyuluh pertanian karena masih banyak juga tenaga teknis lainnya yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Sementara itu, harapan akan kejelasan status honorer K2 juga dinantikan pihak sekolah.

Kepala SMPN 15 Surabaya, Shahibur Rachman, mengungkapkan keberadaan honorer di sekolahnya sangat dibutuhkan.

Sebanyak 14 orang GTT/PTT di sekolahnya selama ini digaji dari dana BOS dan BOPDA.

"Mereka sudah mengabdi lama jadi kalau bisa jadi PPPK pastinya akan sangat membantu sekolah. Karena gajinya bukan lagi dari anggaran sekolah tapi dari pusat. Sekolah bisa lebih konsen pada peningkatan mutu," imbuh Rachman.

Sementara itu, sekolah juga masih memiliki guru outsourching untuk pelajaran Bahasa Daerah.

Guru ini merupakan rekurutmen Dindik Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di sekolah-sekolah.

"Sekolah tidak bisa langsung mengangkat honorer. Dinas membantu distribusinya,kalau ada guru kelebihan maka dia disuruh ngajar sekolah sebelahnya," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved