Viral Kebijakan Non Pribumi RW

Viral Kebijakan Untuk Non Pribumi di Bangkingan Surabaya, Pengurus RT dan RW Akhirnya Minta Maaf

Merekapun akhirnya menyadari dan membuat pernyataan maaf atas ketidak-tahuannya yang dapat berdampak buruk pada persoalan sosial yang meluas.

Viral Kebijakan Untuk Non Pribumi di Bangkingan Surabaya, Pengurus RT dan RW Akhirnya Minta Maaf
ist
Perwakilan Ketua RW 03 dan RT Kelurahan Bangkingan Surabaya Diberi Pengarahan SARA di Polrestabes Surabaya, Setelah Kebijakannya Viral di Medsos 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kebijakan kontroversial yang dibuat oleh RW 03 kelurahan Bangkingan, Surabaya, viral di media sosial. 

Kebijakan itu mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga nonpribumi bila tinggal atau membuat usaha di sana. 

Pasca viral di media sosial facebook kebijakan RW 03 Kelurahan Bangkingan dan lima RT dibawahnya yang dirasa menyinggung unsur SARA (Suku,Agama, Ras dan Antar Golongan), Satintelkam Polrestabes Surabaya memanggil para pengurus yang membubuhkan tanda tangan pada kebijakan tingkat RW tersebut.

Setidaknya, empat orang perwakilan dari RW 03 Kelurahan Bangkinan Surabaya dan ketua RT setempat memenuhi panggilan tersebut di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (21/1/2020) siang.

Melalui empat orang perwakilan, di antaranya ketua RT 01, Supandi, ketua RT 02,Parsono, ketua RT 03, Samsi, ketua RT 04, Sutris, ketua RT 05, Djemadi, Satintelkam Polrestabes Surabaya memberikan arahan terkait SARA.

Merekapun akhirnya menyadari dan membuat pernyataan maaf atas ketidak-tahuannya yang dapat berdampak buruk pada persoalan sosial yang meluas.

"Kami perwakilan RW 03 Kelurahan Bangkingan mengklarifikasi dan memohon maaf atas beredarnya surat keputusan RW 03 Bangkingan, yang mencantumkan kata-kata rasis seperti pribumi dan non-pribumi," kata salah seorang perwakilan RW 03 tersebut di Mapolrestabes.

Tak hanya itu, surat keputusan RW 03 kelurahan Bangkingan yang telah diterbitkan 12 Januari 2020 itu secara resmi dibatalkan.

"Bersamaan klarifikasi dan permintaan maaf ini, kami menegaskan untuk membatalkan surat keputusan yang disahkan tanggal 12 Januari lalu, dan akan melakukan revisi dengan berkoordinasi para pihak," tambahnya.

Sementara itu, Kasat intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Whimboko membenarkan pemanggilan perwakilan perangkat RW tersebut.

"Iya benar, kami panggil hanya untuk memberikan pembinaan dan arahan terkait SARA. Dan alhamdulillah mereka bisa mengerti serta membuat pernyataan secara lisan," kata Whimboko saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Lebih lanjut, perwakilan pengurus RW tersebut dipulangkan setelah memahami dan menyadari kekeliruannya.

"Kami pulangkan setelah kami beri arahan," tandasnya.

Penulis: Firman Rachmanudin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved