Berita Mojokerto

Program Pengentasan Kemiskinan KPM/PKH di Mojokerto Masih Terkendala. Ini Penyebabnya

Pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Mojokerto masih menemui banyak kendala.

Program Pengentasan Kemiskinan KPM/PKH di Mojokerto Masih Terkendala. Ini Penyebabnya
ist
ilustrasi 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Mojokerto masih menuai kendala.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mencatat, dua kendala yang dihadapinya sekarang ini yakni persoalan sinkronisasi data KPM/PKH dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

"Kendala kedua yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) KPM/ PKH terkait penggunaan keuangan non tunai," ujar Iwan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto kepada Surya, Selasa (21/1/2020).

Ia mengatakan, adapun kendala sinkronisasi dengan Dispendukcapil yaitu ada KPM yang datanya dulu belum memakai E-KTP. Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan dinas Dispendukcapil untuk mempercepat sinkronisasi tersebut.

"Karena program PKH di Kabupaten Mojokerto mulai tahun 2007 yang sebagian data KPM belum memakai E-KTP," ungkapnya.

Untuk persoalan SDM KPM/ PKH sebagian mereka terkadang lupa password kartu Anjungan Tunai mandiri (ATM) yang digunakan untuk menerima dana bantuan dari pemerintah pusat.

"Jadi ada beberapa KPM pada waktu pengambilan di ATM lupa PIN-nya dan kalau memasukkan PIN yang salah sampai tiga kali secara otomatis ATM akan terblokir," jelasnya.

Ditambahkannya, nominal yang diterima setiap KPM satu dengan lainnya bisa tidak sama. Pasalnya, ada beberapa komponen yang mempengaruhi nominal yang tidak dama dengan kota lainnya.

Dia mencontohkan apabila satu KPM dengan komponen satu orang lanjut usia, 1 balita, 2 anak sekolah SMA, maka KPM tersebut bisa menerima Rp.8.800.000 per tahun, yang dibagikan secara bertahap sebanyak 4 kali. Jadi setiap pembagian nominalnya mencapai Rp.2.200.000.

"Dana KPM-PKH di Kabupaten Mojokerto senilai Rp.18.300.875.000, dari Kemensos langsung ke rekening KPM," tandasnya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved