Pilkada Mojokerto 2020

Bawaslu Panggil 2 PNS Aktif yang Jadi Kontestan Pilkada Mojokerto 2020, Ini Tujuannya

Bawaslu Kabupaten Mojokerto memanggil dua PNS yang menjadi kontestan Pilkada Mojokerto 2020, Selasa (21/1/2020)

Bawaslu Panggil 2 PNS Aktif yang Jadi Kontestan Pilkada Mojokerto 2020, Ini Tujuannya
mohammad romadoni/surya
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at, saat memberikan keterangan soal ASN yang ikut Pilkada Mojokerto 2020. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Bawaslu Kabupaten Mojokerto memanggil dua PNS yang menjadi kontestan Pilkada Mojokerto 2020, Selasa (21/1/2020). Kedua ASN tersebut yang digadang-gadang masuk bursa pencalonan Bakal Calon Bupati Mojokerto periode 2020-2024.

Mereka adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono dan Kusnan Hariadi dari Dinas Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto.

Yoko Priyono bahkan sudah mendeklarasikan diri sebagai Bacabup Mojokerto yang berpasangan dengan Choirun Nisa saat mengembalikan berkas penjaringan di DPC PPP di Gayaman, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (28/12/2019) kemarin, dengan menggandeng Partai Politik PPP, Gerindra, Hanura dan PAN.

Sedangkan, Kusnan Hariadi sudah mengambil berkas penjaringan Kepala Daerah di sejumlah Partai Politik Nasdem, PPP, Hanura dan Gerindra.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at, mengatakan pemanggilan kedua PNS aktif ini terkait dugaan mereka mengikuti proses Pilkada Mojokerto 2020.

"Pemanggilan ini untuk klarifikasi agar jangan sampai ada pelanggaran netralitas PNS dalam kaitannya dengan Pilkada Mojokerto 2020," kata Aris.

Ia menegaskan Bawaslu mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjamin netralitas PNS dan TNI/ Polri meskipun Pilkada Mojokerto masih belum masuk dalam tahapan kampanye.

"Sesuai aturan yang memiliki kewenangan untuk penindakan PNS adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kami sebatas meminta keterangan terkait proses yang bersangkutan datang ke Parpol untuk mengambil dan mengembalikan formulir Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati," paparnya.

Aris menuturkan klarifikasi terhadap kedua PNS ini nanti akan diplenokan.

Bawaslu akan melakukan kajian sampai memunculkan rekomendasi yang ditujukan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nantinya, mengenai sanksi KASN yang berwenang.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved