Breaking News:

Berita Mojokerto

KPK Akan Periksa Saksi Terkait Dugaan Kasus TPPU yang Libatkan Mantan Bupati Mojokerto MKP

KPK akan kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Mojokerto, MKP

surya.co.id/m taufik
Ilustrasi 

Penyidik KPK sudah menetapkan mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dia diduga menerima gratifikasi dari proyek pembangunan menara telekomunikasi pada 2015.

Pada kasus kedua, MKP bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Zainal Abidin diduga menerima gratifikasi terkait jabatan di instansi pemerintah daerah setempat yang tidak berlawanan dengan fungsi tugas dan kewajibannya semasa menjabat sebagai Bupati Mojokerto dua periode tersebut.

Kasus TPPU ini terungkap dari pengembangan kasus korupsi suap dan gratifikasi yang diduga diterima MKP senilai Rp. 34 miliar.

Terpidana MKP diduga mengalihkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga yakni CV Musika, PT Sirkah Purbantara dan PT Jisoelman Putra Bangsa.

Dia diduga membelanjakan, menyimpan dan menempatkan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai Rp 4,2 miliar dan kendaraan roda empat sebanyak 30 unit yang diatasnamakan orang lain.

Yang bersangkutan disangka melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penyidik KPK sudah menetapkan MKP sebagai tersangka kasus dugaan TPPU pada 18 Desember 2018.

Selain itu, penyidik KPK juga telah menyita aset milik MKP berupa tanah dan bangunan, mobil mewah dan lima jet ski.

Terpidana Mustofa Kamal Pasa sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong Kabupaten Sidoarjo.

Mantan Bupati Mojokerto MKP menjalani sidang putusan di Ruang Cakra PN Tipikor Surabaya di Sidoarjo pada Senin petang (21/1/2019).

Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun dan uang pengganti Rp. 2.75 miliar subsider satu tahun. 

Tags
KPK
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved