Grahadi

Pemprov Jatim

Gubernur Khofifah Belum Setujui DPRD Jatim Minta Kenaikan Tunjangan dan Uang Perjalanan Dinas

Khofifah mengatakan, perubahan-perubahan yang dimaksudkan oleh anggota dewan berpotensi mempengaruhi kondisi pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Khofifah Belum Setujui DPRD Jatim Minta Kenaikan Tunjangan dan Uang Perjalanan Dinas
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Jatim tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (20/1/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Jatim tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (20/1/2020).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Gubernur Khofifah mengatakan, ada beberapa item yang harus menjadi perhatian dan harus dikaji kembali. Namun ada item dari permintaan dewan yang kemungkinan besar bisa disetujui.

"Terkait dengan perubahan jumlah hari dalam pelaksanaan reses, yang semula paling lama 6 (enam) hari menjadi 8 (delapan) hari dan adanya kekhususan bagi daerah yang sulit dijangkau untuk dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) hari. Hal tersebut dapat disetujui karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD," kata Khofifah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada enam item yang diminta dewan agar diubah dalam raperda tersebut.

Pertama yaitu perubahan waktu reses yang semula paling lama 6 (enam), diubah menjadi 8 (delapan) hari. Dan untuk reses di daerah yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

Kedua, perubahan yang diajukan dewan adalah penambahan fasilitasi kegiatan reses berupa pendampingan dari unsur masyarakat non PNS sebagai pendamping lokal.

Ketiga, dewan meminta agar ada penambahan dan perubahan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD.

Keempat, dewan juga meminta adanya perubahan besaran biaya perjalanan dinas.

Kelima dewan meminta adanya perubahan kuantitas pelaksanaan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

Dan yang terakhir dewan meminta adanya perubahan lainnya yang berkaitan dengan dengan legal drafting.

"Sedangkan untuk perubahan lainnya, yang sebagian besar merupakan perubahan yang bersifat 'lokal' yang diusulkan karena adanya pertimbangan kebutuhan intern DPRD, maka dapat saya kemukakan bahwa terdapat hal-hal yang secara khusus harus mendapatkan perhatian lebih serius dan dilakukan secara berhati-hati," tegas mantan Menteri Sosial yang juga mantan anggota DPR RI ini.

Dikatakan Khofifah, karena perubahan-perubahan yang dimaksudkan oleh anggota dewan berpotensi mempengaruhi kondisi pengelolaan keuangan daerah.

Khususnya terkait permintaan dewan yang ingin merubah aturan terkait dengan besaran tunjangan perumahan dan perubahan besaran uang perjalanan dinas.

"Di mana kita semua tahu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah akan mendapatkan perhatian yang sangat serius, bukan saja dari pemerintah daerah sebagai pengelola namun juga pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah," ucap Khofifah.

Terhadap kedua materi perubahan tersebut perubahan tersebut ditegaskan Khofifah perlu dilakukan pembahasan secara mendalam.

Utamanya yang berhubungan dengan perubahan besaran uang perjalanan dinaas yang mengalami perubahan cukup signifikan.

DPRD Jatim Minta Kenaikan Tunjangan, Tambahan Fasilitas Reses dan Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas

"Perubahan materi raperda yang cukup berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah perubahan yang terkait dengan besaran tunjangan perumahan dan perubahan besaran uang perjalanan dinas. Sehingga bila diperlukan dapat dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat," ucap Khofifah.

Hal ini perlu dilakukan guna mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan juga untuk menghindari kemungkinan materi perubahan dimaksud tidak mendapatkan persetujuan pemerintah pusat pada saat fasilitasi.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved