DPRD Jatim Minta Penyesuaian Tunjangan Perumahan hingga Tambahan Fasilitas Reses

DPRD Jawa Timur meminta adanya penyesuaian terhadap tunjangan untuk pimpinan hingga anggota dewan.

DPRD Jatim Minta Penyesuaian Tunjangan Perumahan hingga Tambahan Fasilitas Reses
SURYAOnline/Bobby Constantine Koloway
Anggota DPRD Jatim saat dilantik pada 31 Agustus 2019 lalu. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Jawa Timur meminta adanya penyesuaian terhadap tunjangan untuk pimpinan hingga anggota dewan.

Hal ini dilakukan melalui Perubahan Perda No 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut disebabkan adanya perubahan payung hukum Perda tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

"Kami sebenarnya hanya menyesuaikan dengan PP yang baru," kata Anik kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (20/1/2020).

Selain itu, perubahan ini juga didasarkan pada adanya perubahan jumlah anggota dewan. Dari yang sebelumnya berjumlah 100 orang menjadi 120 orang.

Di antara pasal yang bertentangan tersebut adalah pasal tentang kegiatan reses DPRD. Di Perda, kegiatan reses dilaksanakan maksimal enam hari dalam satu kali reses.

Sementara di PP, dinyatakan bahwa reses paling lama dilaksanakan hingga delapan hari. "Reses ini menjadi penting, sebab ada beberapa daerah di Jawa Timur yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama," kata Anik.

"Selama ini, waktu reses digeneralisasi untuk semua daerah. Padahal, ada sejumlah daerah yang berupa kepulauan, dataran tinggi hingga pegunungan yang membutuhkan waktu reses yang lebih lama," lanjutnya.

Selain itu, penyesuaian tersebut bertujuan untuk peningkatan kapasitas anggota. "Misalnya, dengan menggelar pelatihan. Sehingga, ini memang menyesuaikan dengan regulasi di atasnya," katanya.

Termasuk, soal permintaan kenaikan tunjangan perumahan anggota dan pimpinan dewan. Menurutnya, hal tersebut juga tak lepas dari perubahan PP nomor 12 tersebut.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved