Berita Surabaya

Masyarakat Pemantau Pemilu Deklarasi Awasi Penyelenggara Pemilukada 2020 di Surabaya

Penyelenggara pemilu diharap untuk mewaspadai potensi kesalahan para calon sejak tahap pencalonan.

Masyarakat Pemantau Pemilu Deklarasi Awasi Penyelenggara Pemilukada 2020 di Surabaya
SURYA.co.id/Bobby Constantine Koloway
Deklarasi Awasi Penyelenggara Pemilukada 2020 yang berlangsung di Surabaya 

SURYA.co.id | SURABAYA – Penyelenggara pemilu diharap untuk mewaspadai potensi kesalahan para calon sejak tahap pencalonan.

Sebab, berkaca pada Pilkada 2017 lalu, mayoritas laporan yang masuk kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) justru berasal dari tahapan pencalonan.

Hal ini terungkap pada acara Deklarasi Awasi Penyelenggara Pemilukada 2020 yang berlangsung di Surabaya.

Deklarator acara ini, Aan Ainur Rofiq mengatakan deklarasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengawasan 2020.

Mantan Caleg Golkar untuk DPRD Surabaya ini mencontohkan kasus perhitungan ulang di Surabaya pada Pemilu 2019 lalu. Seharusnya, hal itu tak terjadi apabila penyelenggara bisa menjaga integritasnya.

”Kasus di Surabaya seharusnya tak terjadi. Kemudian, ada penyalahgunaan oleh Komisioner KPU RI. Berbagai kasus itu seharusnya menjadi pelajaran dan semoga tidak dicontoh tingkat provinsi dan daerah. Ke depan, kami siap menjadi mata dan telinga untuk meningkatkan pengawasan. Peserta deklarasi ini berasal dari praktisi hukum, akademisi, penggiat ormas, hingga mantan penyelenggara,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Kajian Pemilu dan Demokrasi, Sri Sugeng Pujiatmoko mengutip data DKPP menjelaskan, bahwa mayoritas laporan (28,85 persen) dari 1559 laporan yang masuk ke DKPP se-Indonesia justru berasal dari tahapan pencalonan.

”Apabila didasarkan pada tipologi tahapan, mayoritas dari persyaratan calon. Kemudian, disusul sengketa Administrasi (12,25 persen), kampanye (6,32 persen), permasalahan DPT (5,14 persen), pemungutan suara (18,18 persen), serta Rekapitulasi suara (10,28 persen),” papar Sugeng pada penjelasannya.

Sugeng lantas menjelaskan beberapa contoh masalah yang biasanya dilaporkan pada saat pencalonan.

Pertama, dari surat rekomendasi partai politik. Berdasarkan Peraturan KPU, surat keputusan dari partai seharusnya ditandatangani oleh Ketua Partai dan Sekretaris Jenderal.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved