Grahadi

Pemprov Jatim

Khofifah Promosikan LRT dan MRT Gerbangkertasusila ke BKPM, Minta LO Khusus untuk Proyek KPBU Jatim

Saat bertemu Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, Khofifah meminta dukungan BKPM agar realisasi proyek LRT dan MRT menjadi salah satu prioritas

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Khofifah dan Wagub Emil beserta rombongan saat bertemu dengan BKPM RI, Jumat (17/1/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mempromosikan rencana proyek LRT dan MRT di kawasan Gresik Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusila) saat berkunjung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kunjungan itu menjadi bagian dari rangkaian lawatan tim Pemprov Jawa Timur ke sejumlah Kementerian RI dalam rangka mengawal realisasi Perpres No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Jawa Timur di kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Saat bertemu Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, Khofifah meminta dukungan BKPM agar realisasi proyek LRT dan MRT menjadi salah satu prioritas untuk segera diwujudkan di Jatim mengingat kebutuhan akan transportasi massal di kawasan tersebut yang cukup urgent.

Khofifah juga meminta BKPM aktif dalam membantu mencari investor untuk MRT dan LRT Jatim dan proyek-proyek strategis Jatim yang lain.

"Mayoritas perputaran ekonomi masyarakat Jatim ada di wilayah-wilayah tersebut. Posisi Gerbangkertasusila ini tidak ubahnya seperti posisi Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang di Jakarta. Jadi keberadaan LRT/MRT sangat dibutuhkan," ucap Khofifah, Jumat (17/1/2020).

Khofifah berharap jaringan transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila dapat secepatnya terealisasi guna mengantisipasi kepadatan akibat bertambahnya jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Mantan Mensos itu menyebut bahwa rencana proyek LRT dan MRT Jatim ini juga sudah dipresentasikan ke sejumlah kementerian termasuk Kemenko bidang Perekonomian. Bahkan oleh Menko Airlangga Hartanto Pemprov Jatim diminta membuat daftar prioritas juga melakukan update mulai dari progress, komitmen hingga inventarisir kebutuhan. Kemenko Perekonomian juga berjanji akan terjun langsung dalam realisasi Perpres 80 Tahun 2019.

"Kita berharap agar proyek angkutan terpadu ini bisa segera terealisasi karena berdasarkan informasi cukup banyak calon investor yang tertarik," ucap Khofifah.

Sebagaimana diketahui, dalam Perpres No 80 Tahun 2019 proyek MRT dan LRT akan dikerjakan dengan format kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 8,3 trilliun.

Pemprov Jatim, saat ini tengah menyusun detail proyek yang akan ditawarkan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Tidak hanya nilai proyek, sumber pendanaan, prospek investasi, estimasi margin, namun juga detail hingga ketersediaan tanah dan statusnya seperti apa. Data lengkap inilah yang nantinya akan ditawarkan kepada investor," kata Khofifah.

Khofifah mengharapkan BKPM akan membantu dengan menunjuk Liaison Officer (LO) yang ditunjuk khusus untuk Jawa Timur.

Penunjukan LO tersebut diharapkan bisa memberikan masukan-masukan perihal proyek strategis yang memiliki daya tarik lebih bagi investor.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berkomitmen akan ikut membantu memasarkan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Timur kepada investor luar negeri.

Bahlil mengatakan, dirinya siap menjadi marketer bagi Jawa Timur dihadapan para investor asing.

Menurutnya, apa yang direncanakan Pemprov Jatim sangat layak didukung penuh karena membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di Jatim.

"Saya janji akan bantu penuh Jawa Timur. Termasuk pemetaan regulasi kementerian apa saja yang menghambat masuknya investasi di Jawa Timur," kata Bahlil.

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved