Berita Nganjuk

Upaya AKD Kabupaten Nganjuk Menghidupkan Ciri Khas Pemerintahan Desa

Upaya kembalikan kewenangan hak asal usul Desa, Asosiasi Kepala Desa (AKD) temui Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk.

Upaya AKD Kabupaten Nganjuk Menghidupkan Ciri Khas Pemerintahan Desa
surya.co.id/ahmad amru muiz
Sekretaris DPD AKD Kabupaten Nganjuk, Suparlan. 

"Untuk itulah, kemi mengusulkan agar nama asal usul Desa itu kembali diberlakukan untuk menggangi nama-nama jabatan perangkat desa sekarang ini," ucap Suparlan yang juga Kepala Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tersebut.

Sementara untuk persoalan pengadaan mobil siaga desa, menurut Suparlan, diharapkan dipercepat realisasinya.

Dimana pada tahun ini telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan 80 unit mobil siaga desa untuk menambah jumlah mobil siaga yang telah direaliasi sebanyak 19 unit mobil untuk 19 Desa.

"Kami meminta Komisi 1 DPRD ikut mendorong penambahan alokasi anggaran mobil siaga desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Nganjuk yang mencapai 264 Desa memiliki mobil siaga semuanya. Ini dikarenakan manfaat dari mobil siaga untuk membantu kepentingan masyarakat termasuk dimanfaatkan sebagai mobil ambulance bagi warga yang ternyata cukup besar manfaatnya," ucap Suparlan.

Sedangkan terkait dana desa, tambah Suparlan, pada umumnya seluruh anggota AKD Kabupaten Nganjuk mengharapkan tidak terjadi pelanggaran dan penyelewengan dengan adanya pendampingan dari Pemkab Nganjuk. Dimana apabila ada pemanfaatan DD ada pelanggaran bisa secepatnya ada peringatan dan perbaikan.

"Tentunya para Kades di Nganjuk tidak ingin mendapat masalah dalam pemanfaatan DD untuk membangun Desa. Karena ada sejumlah Kades bahkan mantan Kades harus berhadapan dengan hukum akibat terjadinya kesalahan dalam penggunaan DD tanpa disadari dan diketahui sebelumnya," tandas Suparlan.

Sementara Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Suprapto mengatakan, Komisi 1 DPRD akan langsung merespon usulan DPD AKD Kabupaten Nganjuk untuk segera ditindaklanjuti.

Diantanya dengan akan mempersiapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) khusus untuk usulan pengembalian kewenangan sesuai asal usul desa.

Ini dikarenakan usulan tersebut harus dilakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ada di Kabupaten Nganjuk.

"Jadi tadi bapak Ketua DPRD Nganjuk sudah langsung memberikan jawaban dalam hearing di Komisi 1 DPRD sesuai dengan kewenangan legislatif," kata Suprapto.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved