Berita Sidoarjo

Soal Deklarasi Bupati Sidoarjo, Kadishub Bahrul Amig Dipanggil Bawaslu

Kepala Dishub Sidoarjo, Bahrul Amig dan Kepala BKD, Ridho Prasetyo, dipanggil Bawaslu Sidoarjo, Rabu (15/1/2020).

Soal Deklarasi Bupati Sidoarjo, Kadishub Bahrul Amig Dipanggil Bawaslu
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Kepala Dishub Sidoarjo, Bahrul Amig (kanan) saat dimintai keterangan di kantor Bawaslu Sidoarjo 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Setelah sebelumnya memintai keterangan pengurus DPC PDIP dan PPP Sidoarjo, kali ini giliran Kepala Dishub Sidoarjo, Bahrul Amig dan Kepala BKD, Ridho Prasetyo, dipanggil Bawaslu Sidoarjo, Rabu (15/1/2020).

Para pejabat itu datang ke kantor Bawaslu bergantian. Di sana, mereka dimintai keterangan secara tertutup oleh petugas Bawaslu Sidoarjo.

Ridho memilih bungkam saat ditanya sejumlah wartawan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kepala BKD Sidoarjo ini langsung meninggalkan Bawaslu. Tidak bersedia berkomentar apa-apa tentang pemeriksaannya.

Sementara Bahrul Amig, kepada media menyampaikan bahwa kehadirannya ini karena diundang Bawaslu. Dia juga telah menyampaikan semua hal seputar deklarasi yang digelar di Kantor DPC PDIP Sidoarjo 8 Januari lalu.

"Memang saya berstatus ASN. Tapi kan saya maju dalam Pilkada sebagai bakal calon bupati. Makanya, hal ini perlu kita diskusikan lebih lanjut," kata Amiq.

Dugaan pelanggaran yang sedang ditelusuri itu terkait UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (aparatur sipil negara), dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004.

Dalam aturan itu jelas disebutkan bahwa ASN harus netral. Di aturan itu disebut bahwa netral adalah terkait sikap, tindakan, dan perilaku yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu partai.

"Memang ini bukan ranah pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggarannya ada pada UU ASN. Sehingga hasil klarifikasi ini nanti akan kami sampaikan rekomendasinya ke Komisi ASN," kata Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid.

Tapi disebutnya, upaya ini merupakan bentuk pencegahan. Agar ketika resmi mendaftar ke KPU dan ditetapkan sebagai calon, seorang ASN harus mengundurkan diri.

Selain itu, juga sebagai warning bagi ASN lain di Sidoarjo. Bahwa ada undang-undang yang harus dipatuhi. Wajib netral, apalagi dalam suasana Pilkada seperti sekarang ini.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved