Breaking News:

Berita Tuban

Pemkab Tuban Pesimis Bisa Sejahterakan Honorer Melaui Insentif Tahunan, Berharap Ada Silpa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pendidikan pesimis bisa memberikan kesejahteraan bagi honorer.

SURYA.co.id/M Sudarsono
Ratusan honorer di TUban mengadu ke DPRD untuk menuntut kesejahteraan, Senin (13/1/2020) 

SURYA.co.id | TUBAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pendidikan pesimis bisa memberikan kesejahteraan bagi honorer. 

Hal itu disampaikan saat menanggapi sejumlah tuntutan oleh ratusan honorer non kategori 35 tahun lebih di ruang paripurna DPRD Tuban, Senin (13/1/2020) kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Nur Khamid mengatakan pemerintah daerah sudah mengalokasikan Rp 19 miliar untuk honorer.

Sedangkan untuk gaji honorer sendiri, setiap tahunnya sudah naik secara bertahap (gradual, red). Untuk K2 Rp 700 ribu menjadi Rp 1 juta, PTT dari Rp 600 ribu jadi Rp 1 juta, ada yang sudah Rp 1 juta jadi Rp 1,4 juta.

"Perintah Bupati jelas, honorer gajinya naik per tahun, itu secara gradual," ujarnya kepada wartawan.

Disinggung mengenai insentif tahunan sebagaimana usulan komisi IV DPRD Tuban, Nur Khamid menjawab diplomatis.

Untuk merealisasikan usulan tersebut maka perlu menyesuaikan keuangan daerah, karena Pemkab Tuban juga mengalokasikan untuk Pilkada di tahun ini.

Dia berharap semoga masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2020.

Sehingga dengan adanya Silpa tersebut, maka bisa dialokasikan untuk insentif tahunan bagi honorer Rp 1 juta.

"Jumlah tenaga honorer 3421 orang, sehingga memerlukan anggaran yang cukup banyak untuk insentif. Kalau dari Silpa semoga bisa realisasi," pungkasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti menyatakan, agar kesejahteraan honorer diperhatikan.

Jika memang tidak bisa naik, maka alangkah baiknya setiap tahun diberikan insentif minimal sebesar Rp 1 juta.

Bahkan, komisi juga mengusulkan agar para tenaga honorer juga tercover BPJS Kesehatan.

"Minimal insentif Rp 1 juta per tahun, kalau bisa per semester lebih baik, kita juga meminta honorer terjamin BPJS Kesehatan. Ini baru usulan, nanti akan dibahas pada PAK 2020," tegas perempuan yang juga sebagai Ketua DPC Gerindra tersebut.

Sementara itu, Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honoren Non K (GTKHNK) 35+ Kabupaten Tuban, Damanhuri menyatakan, segenap Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Kategori Sekabupaten Tuban memohon tuntutan kepada pemerintah setempat.

Di antaranya, tuangkan dalam RUU supaya honorer jadi ASN tanpa tes. Pencabutan pasal 48 tahun 2005 agar pejabat daerah bisa memberi SK Bupati/Perbup perorangan yang artinya masing-masing mendapat pengakuan dari pemerintah dan permudah persyaratan PPG dan pencairan Sertifikasi( SK Kepala Daerah).

"Kami ingin pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer, kita juga apresiasi usulan dari komisi IV DPRD," tutup Damanhuri.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved