Berita Tuban

Wadul Dewan, Honorer Tuban Sampaikan 13 Tuntutan Hingga Ingin Jadi ASN Tanpa Tes

Honorer Tuban non kategori 35 plus berharap kesejahteraannya diperhatikan oleh Pemkab setempat.

m sudarsono/surya
Ratusan honorer non kategori 35 tahun mengadu ke DPRD untuk meminta kesejahteraan, Senin (13/1/2020) 

SURYA.co.id | TUBAN - Honorer Tuban non kategori 35 plus (usia di atas 35 tahun, red) mengadu ke DPRD, Senin (13/1/2020). Ratusan tenaga pendidik tersebut berharap kesejahteraannya diperhatikan oleh Pemkab setempat.

Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan sebagaimana yang diutarakan kepada wakil rakyat dan juga dinas pendidikan. Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honoren Non K (GTKHNK) 35+ Tuban, Damanhuri, mengatakan segenap Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Kategori sekabupaten Tuban memohon  tuntutan yang tersisihkan kepada pemkab.

"Kami ingin ada kesejahteraan bagi honorer, terlebih bagi usia 35 tahun lebih," kata Damanhuri.

Ketua komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti menyatakan, agar kesejahteraan honorer diperhatikan. 

Jika memang tidak bisa naik, maka alangkah baiknya setiap tahun diberikan insentif minimal sebesar Rp 1 juta. 

Bahkan, komisi juga mengusulkan agar para tenaga honorer juga tercover BPJS Kesehatan. 

"Minimal insentif Rp 1 juta per tahun, kalau bisa per semester lebih baik. Kami juga meminta honorer terjamin BPJS Kesehatan. ini baru usulan, nanti akan dibahas pada pak 2020," ujar perempuan yang juga sebagai Ketua DPC Gerindra Tuban. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Nur Khamid menjelaskan, Pemkab berupaya menaikkan gaji honorer secara gradual per tahun, sebagaimana perintah Bupati.

Hingga saat ini, setidaknya gaji guru honorer sudah ada yang mencapai Rp 1 juta, bahkan ada yang Rp 1,4 juta, karena mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

"Perintah Pak Bupati jelas, yaitu memperhatikan honorer," ucapnya saat rapat berlangsung.

Berikut isi tuntutan honorer non kategori:

1. Tuangkan dalam RUU supaya honorer jadi ASN tanpa tes.
2. Pencabutan pasal 48 tahun 2005 agar pejabat daerah bisa memberi SK Bupati/Perbup perorangan yang artinya masing-masing mendapat pengakuan dari pemerintah.
3. Permudah persyaratan PPG dan pencairan Sertifikasi( SK Kepala Daerah)
4. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5. Upah Setara UMR sesuai dg pasal 14 ayat 1 yg berbunyi, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
6. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
7. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
8. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
9. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
10. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi
11. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
12. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
13. BPJS Ketenagaan dan Kesehatan bagi honorer

Penulis: M. Sudarsono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved