Tuntut Kesejahteraan, Ratusan Guru Honorer Geruduk DPRD Tuban, Kadindik Janji Menaikkan Gaji

SURYA.co.id | TUBAN - Ratusan guru honorer non kategori 35 plus mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tuban, Senin (13/1/2020). Kedatangan guru non PNS tersebut untuk menuntut kesejahteraan.

Data yang dihimpun Surya.co.id dari guru honorer, hingga kini masih ada guru yang menerima gaji Rp 300 ribu per bulan untuk tingkat SD.

Lalu ada yang menerima gaji dari komite hingga Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu dan bagi guru yang mendapat Dana Pendamping Pendidikan (DPP) menerima gaji Rp 700 ribu.

"Kita ingin kesejahteraan bagi honorer, gaji kami naik," kata seorang perwakilan guru.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti menyatakan, agar kesejahteraan honorer diperhatikan.

Jika memang tidak bisa naik, maka alangkah baiknya setiap tahun diberikan insentif minimal sebesar Rp 1 juta.

Bahkan, komisi juga mengusulkan agar para tenaga honorer juga tercover BPJS Kesehatan.

"Minimal insentif Rp 1 juta per tahun, kalau bisa per semester lebih baik, kita juga meminta honorer terjamin BPJS Kesehatan. Ini baru usulan, nanti akan dibahas pada PAK 2020," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Nur Khamid mengatakan akan berupaya menaikkan gaji honorer secara gradual per tahun, sebagaimana perintah Bupati.

Hingga saat ini, setidaknya gaji guru honorer sudah ada yang mencapai Rp 1 juta, bahkan ada yang Rp 1,4 juta, karena mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

"Perintah Pak Bupati jelas untuk memperhatikan honorer," ucapnya saat rapat berlangsung.