Berita Gresik

Ditarik Pungli, PKL Kota Baru Driyorejo Wadul ke DPRD

Ke DPRD Gresik, PKL Kota Baru Driyorejo mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum yang mengaku dari organisasi kepemudaan.

Ditarik Pungli, PKL Kota Baru Driyorejo Wadul ke DPRD
tribun jatim/willy abraham
Wakil ketua DPRD Gresik, Syaichu Busyiri saat mendengar keluhan perkumpulan PKL KBD di ruang Komisi I DPRD Gresik, Senin (13/1/2020). 

SURYA.co.id | GRESIK - Sejumlah perwakilan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung Perkumpulan PKL Kota Baru Driyorejo (KBD) Driyorejo, mengadu ke DPRD Gresik, Senin (13/1/2020).

Mereka mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum yang mengklaim dari organisasi kepemudaan.

Namun, pungli tersebut sudah dilaporkan ke instansi terkait, tetapi tidak ada kelanjutannya.

Salah satu perwakilan perkumpulan PKL KBD, Sasongko Jati (31) mengaku jumlah PKL di perum KBD cukup banyak.

“Total sekitar 400 PKL di KBD. Yang ada di depan pintu masuk KBD ada sekitar 200 PKL. Lainnya, ada di perumahan belakang mayoritas ber-KTP Gresik,”ujarnya.

Jati mengaku awalnya, sekitar 200 PKL yang tersebar di sepanjang Jalan Mulia KBD, dikenakan pungli sebesar Rp 5.000,- perhari oleh oknum yang mengatasnamakan dari salah satu organisasi kepemudaan. Pungutan tersebut untuk jasa kebersihan dan keamanan.

“Kenyataannya, kondisi tempat berjualan PKL tetap kotor,” kata dia.

Keberadaan uang tersebut dipertanyakan ketika ada salah satu anggota PKL yang sekaligus anggota organisasi kepemudaan tersebut menanyakan penggunaan uang hasil pungutan kepada oknum. Bukannya mendapat jawaban, dia malah justru menerima kekerasan. Dan permasalahan tersebut juga sudah dilaporkan pada pihak yang berwajib dan diarahkan untuk melakukan perdamaian.

Perkumpulan PKL KBD juga mendapat informasi dari sosialisasi dari Kecamatan Driyorejo kalau fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di KBD, sudah diserahkan pengembang ke Pemkab Gresik pada November 2019 lalu. Akhirnya, mereka meminta solusi kepada Camat Driyorejo, Narto.

Lanjut Jati, pihak kecamatan menyarankan agar keberadaan PKL KBD dikelola oleh BUMDes (badan usaha milik desa) setempat atau BUMDes gabungan 4 desa yakni Gadung, Randegansari, Petiken dan Mulung yang merupakan wilayah KBD.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved