Grahadi

Pemprov Jatim

Menyuburkan Investasi dan Sederhanakan Regulasi, Khofifah Akan Revisi 13 Pergub Terkait Perizinan

Pemprov Jawa Timur akan mengkristalisasi dan menyederhanakan aturan dengan merevisi 13 pergub menjadi satu pergub omnibus law

Menyuburkan Investasi dan Sederhanakan Regulasi, Khofifah Akan Revisi 13 Pergub Terkait Perizinan
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berseiring dengan pusat untuk mendorong investasi guna mendorong sektor ekonomi terus tumbuh.

Dalam rangka menyuburkan investasi, menyederhanakan regulasi, Pemprov Jatim juga akan melaksanakan omnibus law sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Dikatakan Gubernur Khofifah, Pemprov Jawa Timur akan mengkristalisasi dan menyederhanakan aturan dengan merevisi 13 peraturan gubernur atau pergub menjadi satu pergub omnibus law.

Hal ini dilakukan dalam rangka membuka karpet merah atau investasi asing dan juga membuka karpet hijau bagi investasi dalam negeri, termasuk sektor UMKM di Jawa Timur.

"Ada beberapa pergub yang akan kita kristalisasi dalam satu pergub omnibus law. Pergub yang kita kristalisasi ini kaitannya adalah dengan perizinan dan investasi. Total ada 13 pergub yang akan dikristalisasi dalam satu pergub," kata Khofifah, Jumat (10/1/2020).

Pergub omnibus law ini, lanjut Khofifah, salah satunya terkait perizinan tambang galian C.

Sebagaimana diketahui, banyak daerah yang mengeluhkan adanya praktek ilegal penambangan galian C.

Melalui perizinan omnibus law, aturan terkait tambang galian ilegal juga akan masuk dalam rencana pergub omnibus law. Agar kegiatan tambang di Jawa Timur bisa lebih tertib dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

"Soal tambang, kita sudah rapatkan. Itu ada perdanya, ada pergubnya ada SK Gubernurnya. Ini akan jadi kesatuan pergub yang masuk dalam omnibus law. Ini salah satunya kaitannya dengan galian C yang atas nama personal tapi pakai alat mekanik untuk nyedot atau galian C ilegal," kata Khofifah.

Pasalnya mereka yang melakukan praktek ilegal itu tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Misalnya Mojokerto, Jember, Lumajang, dan banyak lagi.

"Kita sedang koordinasikan, kalau perda ini kan kaitannya dengan DPRD. Dengan pimpinan DPRD saya sudah koordinasi serta menyampaikan dan sudah terespon dengan pimpinan DPRD bahwa kita memang akan segera melakukan format omnibus law seperti yang dilakukan pusat," tegas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved