Pilkada Lamongan 2020

Tahapan Pilkada Lamongan 2020 Sudah Dimulai, Bawaslu Minta ASN untuk Netral

Tahapan Pilkada Lamongan 2020 sudah dimulai. Bawaslu Lamongan meminta ASN untuk netral.

Bawaslu Lamongan
Rapat Koordinasi Camat se-Lamongan di Kantor Pemkab Lamongan yang digelar Bawaslu untuk menegaskan netralitas ASN dalam Pilkada Lamongan 2020 

SURYA.co.id l LAMONGAN - Tahapan Pilkada Lamongan 2020 sudah dimulai. Bawaslu Lamongan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral.

Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, meminta seluruh camat dan semua ASN untuk bersikap netral mengingat salah satu asas penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas.

"Setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas berhubungan erat dengan tanggung jawab dan kewenangan ASN," kata Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar, saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Camat se-Lamongan di Kantor Pemkab Lamongan, Kamis (9/1/2020).

Aturan tentang netralitas ASN berdasar UU 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf F, pasal 9 ayat 20 dan peraturan-peraturan lainya mengenai Netralitas ASN.

Netralitas ASN merupakan salah satu obyek pengawasan Bawaslu dan isu ini menjadi krusial di Bawaslu Lamongan karena pada Pemilu 2019 yang lalu terdapat beberapa laporan adanya ASN yang tidak netral.

"ASN harus netral, karena kita perlu menjaga marwah, bahwa ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok," ungkapnya.

ASN tidak terpengaruh sirkulasi keadaan politik, ASN juga memiliki wewenang dan kekuasaan yang rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi atau berpihak pada salah satu pasangan.

Badar juga meminta ASN untuk melakukan koordinasi dan meminta masukan kepada peserta terkait upaya pencegahan potensi-potensi pelanggaran netralitas.

Pelanggaran netralitas ASN dicontohkan, ikut atau hadir di acara kampanye salah satu calon, berupa pertemuan atau di media sosial, memfasilitasi kampanye.

Apalagi sampai menjadi tim sukses yang mampu membuat pengaruh pada hasil suara nantinya.

"Yang melanggar, tidak hanya masuk pada pengawasan Bawaslu, tapi juga sanksi moral, hukuman disiplin dan juga pidana," pungkasnya.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved