Grahadi

Beranda Grahadi

Selama 2019, 9.579 Hektare Lahan Pertanian di Jatim Berubah Jadi Gudang, Pabrik dan Properti

Penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur selalu terjadi setiap tahunnya. Di tahun 2019, lahan pertanian seluas 9.597 hektare beralih fungsi

Selama 2019, 9.579 Hektare Lahan Pertanian di Jatim Berubah Jadi Gudang, Pabrik dan Properti
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo saat diwawancara, Senin (6/1/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur selalu terjadi setiap tahunnya. Di tahun 2019, lahan pertanian seluas 9.597 hektare beralih fungsi menjadi area pergudangan, kawasan industri atau pabrik dan juga untuk bisnis properti.

Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo.

Ia mengatakan data tersebut dirujuk dari hasil kajian dari ITS membandingkan antara data SK ATR/BPN dengan luasan lahan sawah faktual.

Di mana berdasarkan hasil kajian tersebut, antara data baku sawah SK. ATR/BPN di tahun 2018 adalah 1.287.676,42 hektare lahan pertanian di Jawa Timur. Sedangkan saat ini luasan sawah faktual Jatim hanya sebesar 1.278.078,83 hektare hingga akhir tahun 2019.

"Sehingga ada alih fungsi lahan sebesar 9.597 hektare di tahun 2019 dengan 20 macam alih fungsi lahan. Misalnya menjadi area pergudangan, area industri, hingga kawasan properti," kata Hadi, Senin (6/1/2020).

Lebih lanjut dikatakannya, penyusutan lahan produktif akan berdampak pada pada produksi hasil panen. Namun Pemprov Jatim mengupayakan agar dilakukan upaya peningkatan intensitas pertanaman di lahan yang ada. 

Yang semula satu kali tanam menjadi dua kali tanam dan yang dua kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam satu tahun.

Di samping itu, akan dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui sistim budidaya yang lebih baik melalui penggunaan benih unggul bersertifikat.

"Penerapan teknologi on farm dan off farm yang lebih baik yaitu penggunaan alat mesin pra dan pasca panen serta alat prosesing hasil dryer," tegas Hadi. 

Terutama untuk lahan pertanian padi. Sebagaimana diketahui Jawa Timur surplus padi 2,4 juta ton rata-rata per tahunnya. Dan menyangga kebutuhan padi di 16 provinsi lain di Indonesia. Sehingga maksimalisasi lahan dan optimalisasi penanaman harus dilakukan.

Di sisi lain, dari segi regulasi, ia mendorong kebupaten kota untuk segera membentuk peraturan daerah terkait Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). 

Jika pemda sudah memiliki Persa LP2B, maka mereka akan bisa memiliki acuan untuk melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi area non lahan pertanian maupun komersial.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved