Grahadi

Beranda Grahadi

Baru 14 Daerah di Jatim yang Punya Perda LP2B untuk Perlindungan Lahan Pertanian

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo menyayangkan bahwa kian menyusutnya lahan pertanian di Jawa Timur dari tahun ke tahun.

Baru 14 Daerah di Jatim yang Punya Perda LP2B untuk Perlindungan Lahan Pertanian
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, Senin (6/1/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo menyayangkan bahwa kian menyusutnya lahan pertanian di Jawa Timur dari tahun ke tahun.

Di tahun 2019, seluas 9.597 hektare lahan pertanian di Jawa Timur alih fungsi menjadi kawasan pergudangan, perindustrian dan juga untuk bisnis properti.

Dikatakan Hadi, sejatinya pemerintah daerah punya kewenangan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian tersebut. Caranya yaitu dengan menerbitkan peraturan daerah tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

"Dengan memiliki perda LP2B, pemda akan memiliki pegangan untuk misalnya melarang agar tidak mengeluarkan rekomendasi adanya alih fungsi lahan pertanian di daerahnya," tegas Hadi, Senin (6/1/2019).

Sejauh ini baru ada sebanyak 14 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda LP2B. Yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Lumajang.

"Baru-baru ini ada SE Mendagri dan Direktur Jenderal SP Kementan RI tentang penetapan LP2B pada Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," kata Hadi.

Selama 2019, 9.579 Hektare Lahan Pertanian di Jatim Berubah Jadi Gudang, Pabrik dan Properti

Oleh sebab itu di Pemprov Jatim sendiri dalam Perda RTRW yang memasuki masa peninjauan kembali di tahun 2018 salah satu poin besarnya akan dimasukkan pula terkait penetapan LP2B tersebut.

"Penetapan luas LP2B diharapkan sesuai dengan luas lahan sawah yang tersedia sesuai atau sesuai dengan hasil audit Kementan tahun 2012," imbuhnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved