Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Masih Rendah. Rawan Jadi Korban Fintech

Mereka sudah memegang smartphone, tapi begitu ada penawaran yang terkadang memberi imbal balik tidak logis, mereka langsung tertarik

Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Masih Rendah. Rawan Jadi Korban Fintech
Kontan/Muradi
ILUSTRASI 

SURYA.co.id | SURABAYA - Masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban perusahaan financial technology (fintech) ilegal tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan.

"Terutama di kalangan menengah ke bawah. Mereka sudah memegang smartphone, tapi begitu ada penawaran yang terkadang memberi imbal balik tidak logis, mereka langsung tertarik tanpa melakukan cek ke OJK atau ke Google Search (pencarian Google). Karena semua sekarang sudah era terbuka dan mudah," kata Tasa Nugraza Barley, Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), saat dihubungi Jumat (3/1/2020).

Tasa menyebutkan, saat ini komunikasi dan kerjasama antara industri keuangan dengan regulator, dan instansi terkait di Indonesia juga sudah semakin ketat untuk memberangus lembaga jasa keuangan secara ilegal. Baik yang memanfaatkan teknologi melalui fintech maupun yang konvensional.

Upaya melakukan edukasi literasi keuangan yang juga terus digeber bersama. Karena selain mencegah kerugian, kinerja fintech yang positif mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Karena bisa menjadi jujugan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan fintech sebagai modal usaha atau kerja, sehingga mendorong peningkatan usahanya.

"Nah itu yang ditargetkan industri. Meski kenyataannya banyak oknum masyarakat yang berpikiran mendapatkan dana untuk konsumtif, kemudian saat pembayatan sulit. Nah, mereka inilah pangsa pasarnya pelaku usaha pembiayaan ilegal," lanjut Tasa.

Sementara itu, pencegahan untuk kehadiran fintech ilegal sudah banyak dilakukan regulator. Lewat Satgas Waspada Investasi Ilegal, secara berkala telah memberikan pengumuman dan rilis tentang usaha-usaha investasi yang ilegal. Kemudian melakukan penindakan hukum dengan menggandeng pihak kepolisian.

"Tak hanya itu, kerjasama juga dilakukan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir situs-situs yang diduga perusahaan investasi ilegal. Juga dengan Google, usaha pemblokiran juga dilakukan, karena setiap muncul di feed Google, kantor Google di Indonesia sudah melakukan konfirmasi ke instansi yang terkait dan akan memblokir begitu itu dipastikan ilegal," ungkap Tasa.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil membongkar kasus investasi bodong berbasis aplikasi "MeMiles", yang dijalankan PT Kam and Kam.

Dalam rilis yang digelar Jumat (3/1/2020) lalu, menyebutkan, meski perusahaan itu baru berumur delapan bulan, namun mampu menggaet sedikitnya 264.000 orang member aplikasi, dengan total kerugian sekitar Rp 750 miliar.

Kasus tersebut diungkap Ditreskrimsus Polda Jatim, sejak desember 2019 silam. Hasilnya penyidikannya, dua orang petinggi perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Diantaranya, Direktur Perusahaan, seorang pria berinisial KTM (47) warga Kelapa Gading, Jakarta Utara dan staf kepercayaannya, seorang pria berinisial FS (52) warga Tambora, Jakarta Barat.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, akan terus mengembangkan kasus tersebut. Diperkirakan bakal ada penambahan tersangka.

"Ada 4 publik figur yang saat ini akan kami panggil pekan depan," kata Luki, saat rilis di gedung Tri Brata Mapolda Jatim.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved