Berita Tuban

Kilang Tuban Masih Ditolak, Komisi VII Sebut Ada Informasi yang Terputus ke Masyarakat

Pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak grass root refinery (GRR) masih mendapat penolakan.

Kilang Tuban Masih Ditolak, Komisi VII Sebut Ada Informasi yang Terputus ke Masyarakat
SURYA.co.id/M Sudarsono
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari (tengah) saat menanggapi pembangunan kilang minyak GRR, Sabtu (4/1/2020). 

SURYA.co.id | TUBAN - Pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak grass root refinery (GRR) masih mendapat penolakan.

Kilang yang dibangun di Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu tersebut masih ditolak oleh beberapa warga sekitar.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari memberikan tanggapan atas masih adanya penolakan kilang yang melibatkan Pertamina dengan Rosneft asal Rusia tersebut.

Menurut legislatif Dapil IX RI Tuban Bojonegoro itu, ada semacam distorsi informasi yang terputus dari pihak Pertamina maupun pemerintah ke masyarakat.

Sehingga, informasi yang seharusnya diterima baik tentang ganti untung lahan dan manfaat atas pembangunan kilang itu tidak tersampaikan.

"Saya melihat ini ada distorsi informasi atas masih adanya penolakan kilang, kalau ini diluruskan tentu berbeda hasilnya," ujar wakil rakyat yang membidangi energi, Sabtu (4/1/2020).

Menurutnya, adanya penolakan ini tentu akan mudah dimainkan oleh sekelompok oknum tertentu untuk memanfaatkan kondisi masyarakat di lapangan, yang tujuannya untuk mencari keuntungan.

Bahkan, wakil rakyat fraksi PKB itu juga meminta, nantinya masyarakat Tuban tidak hanya menjadi penonton saat kilang yang digadang-gadang mengurangi impor itu beroperasi.

Misal, jika yang dibutuhkan untuk tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang, maka 70 persennya warga Tuban harus terlibat.

"Saya minta warga Tuban tidak dikasih yang manis-manis atau PHP, namun harus dilibatkan betul. Kilang ini tetap jalan, tapi jangan tinggalkan masyarakat Tuban," pintanya menegaskan.

Sekadar diketahui, lahan yang dibutuhkan untuk kilang minyak yaitu seluas 821 hektar, rinciannya lahan warga 384 hektar, KLHK 328 hektar, dan lahan Perhutani 109 hektar. Namun, masih ada sebagian warga yang enggan melepas tanahnya.

Kilang yang digadang-gadang mampu mengurangi impor BBM tersebut akan beroperasi 2026.

Pada kunjungan di kilang TPPI Tuban akhir Desember 2019, Presiden Joko Widodo meminta konflik lahan agar diselesaikan tiga bulan.

Presiden bahkan menegaskan, jika pejabat terkait tidak sanggup menyelesaikan masalah tersebut ngomong, begitupun sebaliknya.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved