Kegembiraan Susi Pudjiastuti Tahu Jokowi Minta Edhy Prabowo Kaji Lagi Ekspor Benih Lobster

Kegembiraan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diungkapkan setelah tahu penggantinya, Edhy Prabowo batal ekspor benih lobster.

kolase
Kegembiraan Susi Pudjiastuti Setelah Tahu Jokowi Minta Edhy Prabowo Kaji Lagi Ekspor Benih Lobster 

Kalau tidak ikan bandeng asap tidak akan ada"

Kemudian, Susi Pudjiastuti pun membuat surat terbuka untuk Jokowi di Twitternya.

"Pak President Yth, bila penyelundupan bibit Lobster (Homarrus& P Penicilatus) bisa dihentikan, gagalkan;

pengambilan bibit dg kedok untk pembesaran maka akan hancur& runtuhlah Industri Pembesaran (bukan budidaya) Vietnam.

Kurang dr 10 negara di dunia yg punya jenis lobster ini"

"Pak President Yth, 2 tahun terakhir saya tidak mampu menghentikan lebih dari 50%% penyelundupan Bibit Lobster dr Wil Indonesia ke Singapura maupun Vietnam.

Walau bila dilihat dr hasil penggagalan penyelundupan nilai estimasi hampir Rp 1 T..
yg berhasil keluar lebih dr 50% nya"

"Andai saja bibit2 Lobster tadi tidak diselundupkan; di Laut ..

maka musim hujan ini para nrlayan penangkap Lobster akan merasakan Panen yg lebih dibandingkan 5 thn yg lalu.

Setiap tahun sejak Bapak memerintah penangkapan lobster jumlahnya sudah mulai terasakan. Mereka bersyukur"

Kemudian, Susi Pudjiastuti juga memposting karikatur soal lobster, di mana Edhy Prabowo batal melegalkan ekspor benih lobster.

"My favorite karikatur today

tetap hati2 jangan sampai dekat2 tangan manusia yg akan ambil kamu nak!!!!
Bersamaku dululah sampai kau besar dan mandiri," tulisnya.

Batal Diekspor

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengunjungi tempat pembesaran lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12/2019).

Adapun lokasi tujuan kunjungan Edhy Prabowo yakni di Desa Jerowaru, Desa Ekas, Kabupaten Lombok Timur dan Desa Awang, Lombok Tengah.

Dalam kunjungannya, Edhy Prabowo langsung mengunjungi tempat keramba pembudidayaan lobster yang berada di Dusun Telong-elong, Desa Jerowaru.

Karena Aturan Ini Edhy menyamapaikan, dia tengah mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan akan mencoba merevisi Peraturan Menteri (Permen) KP No 56 tahun 2016 yang menyebutkan larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan.

"Kami tadi sudah mendengarkan keluh kesah dari para nelayan, mereka menyebutkan bahwa Peremen 56 perlu direvisi, karena dianggap tidak menguntungkan nelayan," ungkap Edhy Prabowo.

Diterangkannya, dengan adanya Permen KP No 56, para nelayan takut untuk membudidayakan atau membesarkan lobster karena sudah terikat UU.

Di satu sisi, dengan cara sembunyi-sembunyi para nelayan melakukan pembudidayaan.

"Jadi seolah-olah tidak ada negara. Nelayan dilema, satu sisi mereka harus takut untuk memelihara lobster dan satu sisi mereka harus bertahan hidup dengan nelayan," ungkap Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo menegaskan, ia tidak akan mencabut Permen 56 tahun 2016 namun akan merevisi agar lebih baik dan bisa menyejahterakan masyarakat.

Menteri Edhy : larangan ekspor bikin rakyat kelaparan

Seolah Bungkam Menteri KKP Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti Tunjukkan Data Ekspor Lobster Naik Drastis
Seolah Bungkam Menteri KKP Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti Tunjukkan Data Ekspor Lobster Naik Drastis (Kolase Kompas.com)

Sebelumnya, Edhy Prabowo menyinggung soal larangan ekspor benih lobster di era Susi Pudjiastuti.

Menurut Edhy Prabowo, larangan ekspor benih lobster justru membuat rakyat kelaparan dan bisa menghambat pengusaha.

Edhy Prabowo menjabarkan alasannya terkait hal itu.

Seperti yang diberitakan, Edhy tetap akan maju melakukan ekspor benih lobster meski menuai polemik.

Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan turut mengkritik Edhy.

Kendati demikian, Edhy tetap pantang mundur dan berani mengambil resiko jika dikecam orang banyak.

Diungkapkan Edhy, polemik ekspor benih lobster tersebut harusnya dilihat dari berbagai sisi, jangan hanya dari satu sisi saja.

Menurutnya, eskpor benih lobster ini nantinya mampu menyelesaikan sejumlah masalah yang ada sekarang ini.

Terutama masalah yang timbul karena larangan yang sebelumnya ada.

Edhy Prabowo meyakini hal ini.

“Jadi anda jangan melihat dari satu sudut saja ya. Yang kita lihat adalah kita akan memperbaiki salah satu dari sekian banyak itu Permen 56,” kata Edhy Prabowo usai bersilaturahmi di kediaman Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Jakarta, Rabu (25/12/2019).

Adapun Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Menurut Edhy Prabowo akibat dari larangan tersebut membuat sejumlah pegusaha tidak bisa menangkap benih lobster.

Padahal banyak pengusaha yang ingin membudidayakan lobster.

Permen larangan tersebut menurut Edhy membuat pembesaran lobster tidak bisa dilakukan dengan budidaya melainkan harus di alam.

Sementara lobster yang berada di alam jumlahnya tidak sampai satu persen.

“Lobster ini kan ada penangkap benih lobster ada juga yang berusaha untuk membesarkannya ini kan juga dilarang.

Karena dia harus diserahkan di alam sementara kita tahu kala di alam jumlahnya yang hidup itu tidak sampai satu persen

Ada pelaku usaha melakukan kegiatan ini ditangkapi kan ini enggak boleh juga, kan ini harus ada jalan keluarnya," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy Prabowo wacana dicabutnya larangan ekspor benih lobster dilakukan berdasarkan kajian.

Bila larangan ekspor benih Lobster diterapkan untuk menjaga ekosistem, maka satu opsi yang bisa diterapkan adalah pengusaha yang membesarkan lobster harus mengembalikan benihnya sebanyak 2,5 persen ke alam.

“Kita maunya lobster ini harus bermanfaat untuk semua masyarakat ada masyarakat pembesaran ada masyarakat pendederan dari benih yang transparan jadi bisa dibesarkan kita harapkan ini semua bisa ada jalan keluar,” katanya.

Edhy Prabowo meminta pihak pihak yang tidak setuju dengan rencana pencabutan Permen 56 memberikan masukan secara langsung bukan berdebat di publik.

Pihaknya mengkaji pencabutan larang tersebut karena selama ini banyak masyarakat yang lapar akibat peraturan itu.

“Kita mau bicara fakta bahwa ini ada pengembangan, ada upaya, ada masyarakat kita yang lapar gara-gara dilarang, gara-gara ada peraturan dibuat ini, ini yang harus dicari jalannya."

"Saya enggak melihat saya enggak benci dengan kebijakan yang dulu dilakukan tapi saya ingin mencari jalan keluar, kalau kebijakannya baik kan kami tidak akan juga ganggu ya,” pungkasnya.

Skak dari Susi Pudjiastuti

Sebelumnya Susi Pudjiastuti secara terang-terangan tak setuju kalau ekspor benih lobster kembali dibuka.

Saat dirinya menjabat, terbit Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Aturan itulah yang masuk dalam daftar Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo, untuk direvisi.

Dikutip Kompas.com dari akun Twitter resminya, Susi menunjukan grafik tren ekspor lobster dewasa dari Indonesia yang terus meningkat sejak diberlakukan larangan ekspor benur.

Kondisi yang sebaliknya justru dialami Vietnam. Negara yang selama ini jadi penampung benih dari Indonesia.

Susi juga memamerkan, kalau ekspor lobster Vietnam mengalami penurunan.

Dalam grafik tersebut, ekspor lobster Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebesar 14,84 juta dollar AS.

Naik cukup drastis dibandingkan tahun 2015 yang membukukan nilai ekspor 7,09 juta dollar AS.

Volume ekspor lobster Indonesia dua tahun berturut-turut berikutnya juga mengalami lonjakan.

Tahun 2017 Indonesia mengirim lobster ke luar negeri sebesar 17,31 juta dollar AS, berikutnya naik menjadi 28,45 juta dollar AS di 2018.

Sementara Vietnam, ekspor losbternya justru anjlok.

Tahun 2015, negara tetangga ini mencatatkan ekspor losbter sebesar 11,35 juta dollar AS.

Kemudian di tahun 2016 ekspor Vietnam turun menjadi hanya 6,77 dollar AS.

Di tahun 2017, ekspor lobster Vietnam makin kecil yakni sebesar 6,11 juta dollar AS, dan terakhir pada tahun 2018 nilai ekspornya semakin tergerus hanya 4,24 juta dollar AS.

Data yang dipamerkan Susi tersebut merupakan angka yang berasal dari Trademap, sebuah situs statistik yang terafiliasi dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang rutin mencatat data ekspor impor beberapa komoditas dunia.

"Grafik ini menunjukan apa yg terjadi pada angka ekspor Lobster Indonesia dan Vietnam setelah bibit lobster dilarang ekspor atau diperdagangkan," kata Susi.

Dalam unggahan lainnya, Susi juga menampilkan grafis data ekspor lobster Indonesia dari jenis panulirus sepanjang tahun 2014-2019.

Kali ini, data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di data tersebut, Susi menunjukan ada peningkatan tajam ekspor lobster dewasa dari Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan sejak aturan pelarangan ekspor benur diterbitkan tahun 2016.

"Grafik ekspor lobster Indonesia dari tahun ke tahun. Pelarangan ekspor perdagangan bibit lobster dimulai tahun 2015," ujar Susi.

Susi juga meragukan apakah rencana revisi larangan ekspor benih lobster merupakan keinginan nelayan.

"Apakah benar yakin untuk ekspor benih lobster ? Apakah aspirasi seluruh masyarakat nelayan yang benar nelayan sudah di dengar?" kata Susi.

Data yang ditampilkan Susi ini seolah untuk menampik pernyataan Edhy Prabowo yang beranggapan persentase hidup bayi lobster di Indonesia sangat kecil yang hanya 1 persen.

"Agar jangan sampai lingkungan rusak dan lobsternya habis, misal 5 persen atau 2,5 persen benih lobster dikembalikan ke laut, tinggal dihitung. Kalau menurut kajian kan yang hidup dari semua lobter itu hanya 1 persen saja enggak sampai, kalau masuk 2,5 atau 5 persen kan saya pikir bagus," ujar Edhy.

Dalam kesempatan lain, Edhy juga menyamakan kesiapan pembesaran lobster di Indonesia dengan infrastruktur nikel.

"Kalau nanya saya, saya maunya dibudidayakan di Indonesia. Tapi infrastrukturnya sesiap apa. Kalau diekspor itu dengan catatan kita tidak bisa besarkan sendiri," ungkap Edhy.

Kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia, baru bisa dilakukan setelah infrastruktur dalam negeri sudah siap. Hal inilah yang ingin diduplikasikan Edhy pada lobster.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved