Berita Tuban

Kunjungan TPPI, Presiden Joko Widodo: 98 Persen Milik Kita, Dua Persen Kita Selesaikan Januari

Presiden Jokowi: Jika TPPI berproduksi maksimal maka bisa menghemat devisa 4,9 miliar USD, itu nilai yang besar sekali, setara Rp 56 triliun.

SURYA.co.id/M Sudarsono
Presiden Joko Widodo, didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat kunjungan kerja ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Tuban, Sabtu (31/12/2019). 

SURYA.co.id | TUBAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang berada di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Tuban, Sabtu (21/12/2019).

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menyampaikan progres kilang TPPI yang bisa menghasilkan produk aromatik, berupa parasilin, otosilin, bensin, BBM, LPG dan kerosin.

"Saham TPPI 98 persen milik kita, sisanya dua persen akan kita rampungkan, Januari 2020 harus rampung," kata Jokowi di TPPI.

Didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, sejumlah menteri dan pejabat Pertamina, Presiden Jokowi berharap semua bisa rampung prosesnya sehingga bisa berproduksi maksimal.

Pihak Pertamina sempat minta waktu empat tahun menyelesaikan, namun Presiden Jokowi menjawab tidak bisa, harus tiga tahun jangan terlalu lama.

Entah dengan bekerja sendiri, tambah Jokowi, atau bekerja sama dengan pihak lain, harus ada keputusan segera.

"Saya kasih waktu tiga tahun untuk ngurus TPPI, sampai produksi maksimal. Jangan lama, kita sudah menunggu lama puluhan tahun," terang Jokowi.

Ditambahkannya, jika TPPI berproduksi maksimal maka bisa menghemat devisa 4,9 miliar USD, itu nilai yang besar sekali, setara Rp 56 triliun.

Setiap tahun selalu impor, padahal bisa buat sendiri tapi tidak dilakukan. Subtitusi produk-produk impor ya ini, salah satunya petro kimia.

Sehingga diharapkan jika produksi maksimal yang namanya current account defisit (CAD) neraca akan menjadi jauh lebih baik.

"Salah satu kuncinya di sini, ini sering saya sampaikan dalam rapat terbatas, paripurna dan juga dengan kepala daerah. Ini menyelesaikan masalah, persoalan, dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun tidak rampung," pungkasnya.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved