Grahadi

Beranda Grahadi

Gubernur Khofifah: Single Data Percepat Layanan dan Transparansi

Khofifah Indar Parawansa mendorong penerapan satu data (single data) dalam merencanakan program pembangunan yang terukur dan komprehensif di Jatim

Gubernur Khofifah: Single Data Percepat Layanan dan Transparansi
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Kependudukan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Kamis (19/12/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong penerapan satu data (single data) dalam merencanakan program pembangunan yang terukur dan komprehensif di Jawa Timur.

Menurutnya, dengan adanya single data yang akurat dan presisi yang tinggi  maka intervensi dari seluruh program pembangunan yang dilakukan hasilnya akan lebih signifikan. 

“Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) yang berbasis administrasi kependudukan merupakan jalan luar biasa untuk menuju single data. Bila kita punya single data maka akan menciptakan efisiensi luar biasa serta bisa menjadi referensi bagi data yang lain misal pembuatan SIM, imigrasi, data perbankan dan sebagainya,” kata Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Kependudukan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Kamis (19/12/2019).

Khofifah mengatakan, single data yang akurat dan presisi yang tinggi akan  menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan.

Selain itu tingkat transparansi akan lebih tinggi sehingga dapat juga mencegah tindak pidana korupsi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Ini sebetulnya punya makna yang luar biasa sebagai upaya merapikan seluruh administrasi pemerintahan yang akan datang. Betapa susahnya bila ingin mengintervensi suatu program misal pengentasan kemiskinan tapi datanya tidak update maka dikenallah inclusion dan exclusion error yang bisa terjadi kapan pun dan di mana pun,” katanya.

Khofifah mengungkapkan, di era saat ini pembaruan atau update data bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Ke depan, kata Khofifah, dengan adanya mekanisme update data secara online system maka masyarakat pun bisa melakukan update data secara mandiri.

“Pemprov Jatim akan sangat terbantu jika SP 2020 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik menggunakan basis data adminduk sekaligus bisa digunakan untuk melakukan koreksi data. Caranya dengan membangun konektivits dengan tim yang melakukan entry data di setiap daerah misalnya di Dispendukcapil maupun dinas teknis terkait,” terangnya.

Khofifah mencontohkan kasus stunting yang ada di Jatim. Dibutuhkan data detail berapa jumlah anak yang masuk kategori stunting  di daerah tertentu sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih fokus dan efektif. Selain itu bisa ditentukan dengan siapa dan bagaimana bentuk kerjasama untuk mengatasi masalah tersebut.

Halaman
12
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved