Grahadi

Beranda Grahadi

Muluskan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemprov Jatim Terapkan 8 Area Perubahan

Direncanakan penerapan 8 area perubahan di lingkungan Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa timur.

Muluskan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemprov Jatim Terapkan 8 Area Perubahan
Humas Pemprov Jatim
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat di Kantor KemenPAN-RB Jakarta, Selasa (17/12/2019). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merencanakan penerapan 8 area perubahan di lingkungan Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Jatim.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan, 8 area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan penataan per-UU-an, penataan dan penguatan organisasi atau kelembagaan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta penguatan pelayanan publik.

"Selain itu, untuk mendukung manajemen perubahan, Pemprov Jatim membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat Inspektorat," ucap Emil di hadapan Sekretaris Deputi Bidang RB, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Didid Noordiatmoko di Kantor KemenPAN-RB Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Tim tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 185/ 396/ KPTS/ 2019, bertugas untuk memberikan arahan mengenai Program Reformasi Birokrasi, pengawasan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sementara pada penataan per-UU-an, Jatim memiliki elektronik Jatim Maju (e-JM). Melalui e-JM ini, Perda-perda kabupaten/kota sebelum masuk DPRD bisa konsultasi terlebih dahulu ke Pemprov Jatim.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang RB, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur KemenPAN-RB, Didid Noordiatmoko memberikan masukan terkait peningkatan IPM di Jatim.

Dirinya berharap perlu strategi yang konkret di masing-masing OPD terkait. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan kabupaten/kota.

“Kami memastikan bahwa sudah terdapat strategi dari dinas-dinas itu. Sehingga IPM itu akan tertangani dengan baik,” pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved